Kenaikan Upah Buruh di Kabupaten Karawang Tahun 2025 Diharapkan Mencapai 8%-12%

-
Kenaikan Upah Buruh di Kabupaten Karawang Tahun 2025 Diharapkan Mencapai 8%-12%

Karawang - Para buruh di Kabupaten Karawang berharap kenaikan upah pada tahun 2025 dapat mencapai antara 8% hingga 12%. Harapan ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang berkaitan dengan  21 pasal dalam UU No. 6 Tahun 2023. Keputusan MK ini dianggap memberikan peluang baru bagi para pekerja untuk memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam pengaturan upah.

Dalam keputusan tersebut, MK menyoroti pasal-pasal terkait pengupahan, terutama Pasal 88 ayat (1) dan (2), serta Pasal 81 angka 27 dalam UU No. 6 Tahun 2023. Pasal-pasal ini diharapkan akan memberikan dasar yang lebih kuat bagi peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya di wilayah industri seperti Karawang, di mana banyak pekerja mengandalkan kebijakan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Bung Denny Rokhmanul Hakim (Abah) menyatakan bahwa keputusan ini adalah langkah positif yang memberikan angin segar bagi buruh, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan adanya payung hukum baru ini, mereka optimis bahwa pemerintah daerah dan pengusaha akan memperhatikan kenaikan upah sesuai dengan tuntutan buruh, yaitu 8%-12% di tahun 2025.

Kenaikan ini dianggap realistis oleh para buruh, mengingat meningkatnya biaya hidup di Karawang dan sekitarnya. Para pekerja berharap bahwa perubahan dalam UU No. 6 Tahun 2023 ini dapat segera diimplementasikan untuk mewujudkan kenaikan upah yang layak, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup buruh dan keluarganya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya