Presiden Prabowo Subianto Para Kades-Kades " Oknum " akan di Periksa untuk Kasus Korupsi.

-
Presiden Prabowo Subianto Para Kades-Kades " Oknum " akan di periksa untuk Kasus Korupsi.

Bagaimana Bung Herman Sitompul ada rencana para Kades-Kades khususnya " Oknum " atau di duga tidak dalam kasus Korupsi terhadap  mereka yang menerima dana dari Pemerintah untuk pembangunan Desa ?

Menurut hemat saya sangatlah tepat sebab para Kades-Kades itu dapat dana tahunan dari Pemerintah perlu pengawasan secara ketat ini adalah dana di berikan untuk membangun desa jangan sampai dana itu berpindah pada orang yang tidak bertanggung jawab Kepala Desa harus berkepribadian baik, suriteladan bagi warga masyarakat nya, ber akhlaq mulia tidak tercemar atas perbuatan-perbuatan tidak terpuji seperti korupsi dana Desa jelas Bung Hersit sebagai pakar pidana pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla'ul  Anwar  (Unma) Banten ini sekaligus Dosen Berbagai Fskultas Hukum lintas PTS se Jabidetabek Banten ini.

Lebih lanjut di jelaskan bangsa harus bersih dari kasus-kasus korupsi jika bangsa ini mau maju menuju Tahun Emas 2045 kedepan.

Kita sambut dengan baik jika ini di terapkan minimal kebocoran anggaran yang di duga di korupsi kan atau di gelapkan oleh oknum Kepala Desa bisa di selamatkan uang negara itu untuk dana pembangunan Desa apa saja yang mau di programkan secara berjangka  dan ber struktur sehingga bertepat guna bila perlu di libatkan Satgasnya dan tenaga-tenaga dari unsur masyarakat tentu akan di bentuk Tim Inspestigasi tentu para Kepala Desa itu harus membuat Laporan Tahunan baru bisa di lihat adakah dalam Laporan itu kebocoran dana saya rasa kita se7 sekali jika ini di terapkan agar para Oknum- Oknum Desa Kepala Desa dan perangkat nya akan berpikir-berpikir untuk melakukan korupsi kata Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) itu yang sudah mengajar di 47 PTN/ PTS se Indonesia, masyarakat ini harus di beri pencerahan hukum sekaligus mengawasi dana Desa ini.

APDESi sebagai wadah organisasi Desa yang di kenal.Asosiasi Pejabat Desa Indonesia harus dapat berperan untuk menghimpun memberi pencerahan pada anggota nya 

Sumber wawancara secara teetulis di kirimkan via whashap nya pada media ini dan juga wawancara secara langsung via hp seluler nya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya