PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA NEGARA BEBAS DARI RASA KETAKUTAN WAJIB DIPERHATIKAN OLEH APARAT HUKUM NEGARA.

-
PERLINDUNGAN HUKUM PADA WARGA NEGARA BEBAS DARI RASA KETAKUTAN  WAJIB DIPERHATIKAN OLEH APARAT HUKUM NEGARA.
Bung Hersit di sela-sela kesibukan nya sebagai Advokat dan Akademisi awak media meminta pendapat seputar keamanan masyarakat ; perlindungan hukum ?

Menurut petinggi DPN Peradi Wasekjen Membidangi Kajian Hukum dan perundang-undangan ini Warga Negara/ masyararakat wajib di beri perlindungan hukum meskipun tidak ada laporan atau pengaduan jika kita aparat hukum Polri/ TNI melihat ada peristiwa hukum, ada tekanan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab ; terancam jiwa nya, tertekan oleh perbuatan entah di datangi oleh sekelompok preman atau siapa saja tanpa harus ada perintah dari atasan wajib di beri perlindungan hukum kata Pakar Pidana ; pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana itu, tidak perlu takut warga negara atau masyarakat dalam UUD 1945.

Pembukaan di atur Pemetintah wajib melindungi setiap warga negara nya bebas rasa takut dan tekanan apalagi dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subiyanto ada Wamen HAM khusus yang Wamen nya  mantan Komisi HAM yaitu Natius Pige putra Papua itu yang cukup berani dan garang setiap memberi stegmen dalam wawancara lewat media untuk itu di harapkan warga negara atau masyarakat tidak boleh takut jika ada sifat pelanggaran hukum atau HAM, rasa takut timbul dari adanya kebodohan jelas Putra Banten Asli Batak kelahiran Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini yang selalu pro aktif menyoroti sifat pelanggaran hukum secara keseluruhan " Penegakan Hukum di Indonesia yang berdasarkan hukum ini " Negara ; Pemerintah tidak boleh takut dengan kekuatan apapun misalnya takut pada Preman ini tidak boleh terjadi Polri garda terdepan dalam penegakan hukum ysng selalu berurusan dengan warga spil atau masyarakat spil untuj Keamanan masyarakat boleh meminta bantuan pada TNI bila di butuhkan.

Gunakan Media paling efektif.

Jika ada ancaman atau teksnan termasuk teror silahkan jauh efektif Vidiokan/ Viralkan cepat agar masyarakat mensos sangatlah cepat untuk itu apappun yang datang tiba-tiba harus cepat di respon oleh pemegang keputusan khusus Kapolri dan jajaran nya atau jika ada oknum petugas sekalipun di mata hukum setiap warga negara ; masyarakat bersamaan kedudukan di mata hukum.

Berharap himbauan Bung Hersit ini yang juga Waketum DPP Ikadin Bidang Sosial dan Masyarakat selalu pro aktif untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan sebagai Dosen Terbang ysng sudah mengajar dan mengabdi di 47 PTN/ PTS khusus mengajar PKPA dalam rangka mencerdaskan calon-calon Advokat menjadi tugas dan kewajiban nya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya