Buruh Karawang yang Tergabung dalam Koalisi KBPP Tuntut Kenaikan Upah 2025 Sebesar 20%

-
Buruh Karawang yang Tergabung dalam Koalisi KBPP Tuntut Kenaikan Upah 2025 Sebesar 20%


Karawang-Ribuan buruh Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan (KBPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Karawang, Selasa (13 November 2024). Aksi ini dilakukan untuk menuntut kenaikan upah minimum sebesar 20% pada tahun 2025. Serta Untuk Menjalankan Hasil Putusan MK NO 168/PUU-XXI/2023 Secara Utuh;


Massa buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja di wilayah Karawang mulai berkumpul sejak pagi hari di titik-titik utama sebelum bergerak bersama-sama menuju kantor bupati. Dengan membawa spanduk, poster, dan meneriakkan berbagai yel-yel perjuangan, para buruh menyuarakan aspirasi mereka terkait kebutuhan hidup layak dan peningkatan kesejahteraan.

“Kenaikan upah sebesar 20% ini adalah tuntutan yang realistis, mengingat kenaikan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Kami berharap pemerintah daerah dapat mendengar dan memenuhi tuntutan kami untuk menjamin kesejahteraan para pekerja,” ujar salah satu perwakilan buruh dalam orasinya.

Koordinator KBPP menyampaikan bahwa aksi ini merupakan langkah penting untuk menegaskan bahwa para buruh Karawang siap memperjuangkan hak mereka. “Kami sudah melakukan kajian ekonomi dan berdasarkan data yang kami miliki, kenaikan 20% ini sangat diperlukan. Ini bukan hanya tentang upah, tapi juga tentang martabat buruh,” tegasnya.

Pihak Pemerintah Kabupaten Karawang diharapkan segera merespons tuntutan tersebut dengan berdialog bersama perwakilan buruh untuk mencari solusi terbaik. Pada jama 14.00 Seluruh perwakilan Buruh diterima di gedung Pemerintahan Daerah yang di hadiri Kapolres Karawang, Sekda dan Ketua DPRD Karawang beserta Kadisnaker sampai berita ini diturunkan, perwakilan pemerintah Sudah memberikan tanggapannya berupa rekomendasi 

Aksi unjuk rasa ini berlangsung damai dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya kegiatan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya