Rapat Rutin PC dan PUK SP KEP SPSI Karawang Bahas Perjuangan Kenaikan Upah 2025

-
Rapat Rutin PC dan PUK SP KEP SPSI Karawang Bahas Perjuangan Kenaikan Upah 2025


Karawang, 9 November 2024 - Pada hari Jumat, 9 November 2024, telah diselenggarakan rapat rutin yang dihadiri oleh pengurus Pimpinan Cabang (PC) dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Karawang. Rapat yang bertujuan untuk membahas berbagai agenda strategis organisasi ini menekankan pada rencana perjuangan untuk kenaikan upah pada tahun 2025.


Dalam rapat yang diadakan di kantor PC SPSI Karawang, para peserta membahas berbagai faktor yang mempengaruhi penetapan upah, termasuk inflasi, kondisi ekonomi daerah, dan kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja. Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang, Anto Budianto,S.H, dalam sambutannya menegaskan pentingnya persiapan matang dalam memperjuangkan kenaikan upah yang adil dan sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini.

"Kenaikan upah merupakan hak dasar setiap pekerja, dan kami harus mempersiapkan strategi yang solid untuk memastikan bahwa upah tahun 2025 dapat mencerminkan perjuangan kita selama ini. Kami tidak hanya berharap ada perubahan, tetapi juga ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan keadilan ekonomi," ujar Anto Budianto 

Selain itu Bidang Kesejahteraan Suparno PS,S.H, menyampaikan dalam rapat rapat juga mencatatkan beberapa langkah konkrit yang akan diambil, termasuk memperkuat komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, serta melibatkan anggota serikat dalam setiap tahap perjuangan. Salah satu agenda penting lainnya adalah membangun kesadaran di kalangan pekerja mengenai memperjuangkan hak-hak mereka.

Para peserta rapat menyepakati untuk menggelar aksi demonstrasi dan dialog terbuka dengan pihak perusahaan jika diperlukan, sebagai bagian dari strategi untuk memastikan bahwa tuntutan kenaikan upah tahun 2025 didengar dan dipenuhi. Rapat diakhiri dengan komitmen untuk terus menjaga solidaritas antaranggota dan memperkuat peran serikat pekerja di Karawang.

Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang dari unsur Pekerjaan Denny Rokhmanul Hakim,S.E,S.H akan segera melakukan survey pasar sebagai acuan dalam kenaikan Upah tahun 2025 , PC dan PUK SP KEP SPSI Karawang siap menghadapi tantangan dan memperjuangkan upah yang layak bagi seluruh pekerja di tahun 2025.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya