Menyoal Kenaikan Upah tahun 2025, Oleh Anto Budianto,S.H

-
Menyoal Kenaikan Upah 2025, Kenaikan Minimum Sebesar 8%-12% Sangat Relevan

Anto Budianto,S.H Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang

Karawang - Sekretaris Umum Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (FSP KEP SPSI) Karawang, Anto Budianto, menyambut baik atas Usulan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang Bung Denny Rokhmanul Hakim yang menyatakan bahwa upah minimum tahun 2025 idealnya minimum sebesar 8%-12% ini merupakan langkah yang sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan pekerja. Menurutnya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materil terhadap Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama terkait pasal-pasal pengupahan, memperkuat dasar hukum untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.

Bung Anto juga menyoroti bahwa Pasal 88 ayat (1) dan (2) serta Pasal 81 angka 27 dalam UU No. 6 Tahun 2023 merupakan poin penting yang disorot dalam putusan MK. Pasal-pasal ini diharapkan akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dalam hal pengaturan upah minimum sektoral, terutama di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat di Kabupaten Karawang.

“Putusan MK ini memberi peluang bagi buruh untuk mendapatkan kenaikan upah yang lebih adil dan layak. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kami optimis tuntutan kenaikan upah sebesar minimum 8%-12% di tahun 2025 dapat direalisasikan,” ujar Anto Budianto.

Lebih lanjut, Anto berharap pemerintah dan pengusaha dapat merespons hasil putusan MK ini dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan pengupahan di daerah. Kenaikan upah, menurutnya, bukan hanya soal angka, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi pekerja terhadap perekonomian daerah.

“Kami berharap pihak-pihak terkait dapat mendukung kesejahteraan buruh melalui kebijakan upah yang berkeadilan, sehingga buruh di Karawang dapat hidup lebih layak,” tambahnya.

Dengan adanya perubahan ini, para buruh di Karawang berharap peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan upah yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak di masa mendatang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya