Kenaikan Upah Minimum 8%-12% di Karawang pada 2025 Tidak Akan Memberatkan Pengusaha

-
Kenaikan Upah Minimum 8%-12% di Karawang pada 2025 Tidak Akan Memberatkan Pengusaha

Karawang – Mantan Depekab Kabupaten Karawang H Errie Kosasih SA,S.H dengan usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang pada tahun 2025 sebesar 8%-12%. ini diambil dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah dan kebutuhan hidup pekerja, khususnya di daerah industri seperti Karawang. Kenaikan sebesar ini dinilai tidak akan membebani pengusaha secara signifikan karena karakteristik industri di Karawang yang lebih banyak didominasi oleh sektor padat modal.

Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, Karawang dikenal sebagai wilayah dengan perusahaan-perusahaan besar yang sebagian besar berbasis teknologi tinggi dan menggunakan peralatan modern, sehingga bersifat padat modal. Hal ini membuat sektor industri di Karawang relatif lebih mampu menyesuaikan biaya operasional, termasuk pengeluaran untuk upah tenaga kerja.

H Errie Kosasih, menyatakan bahwa kenaikan upah di angka 8%-12% masih tergolong wajar dan tidak akan menjadi beban berat bagi pengusaha. “Industri di Karawang memiliki struktur modal yang kuat, sehingga penyesuaian upah ini masih bisa dikelola tanpa mengorbankan produktivitas atau efisiensi perusahaan,” ujarnya.

Menurut H Errie Kosasih, dengan besaran kenaikan yang moderat ini, pelaku industri di Karawang akan tetap kompetitif dan bahkan dapat menjaga stabilitas tenaga kerja, mengingat Karawang memiliki banyak perusahaan multinasional yang cenderung mengandalkan mesin-mesin berteknologi tinggi daripada tenaga kerja manual. “Kenaikan upah justru dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan loyalitas pekerja dan stabilitas sosial di lingkungan perusahaan,” tambahnya.

Para pengamat ekonomi juga menilai bahwa dengan basis ekonomi yang kuat, Karawang mampu menyesuaikan struktur pengeluaran terhadap kenaikan upah tanpa mengorbankan keberlanjutan bisnis. Hal ini berbeda dari daerah dengan industri padat karya, yang lebih mengandalkan jumlah tenaga kerja besar dan cenderung lebih rentan terhadap kenaikan biaya tenaga kerja.

Dengan kebijakan kenaikan upah yang telah memperhitungkan kondisi industri setempat, pemerintah dan pengusaha berharap dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sejahtera bagi pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi yang kondusif di Karawang.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya