SP KEP SPSI Karawang Gelar Focus Group Discussion (FGD) Bahas Revisi Kebijakan Pengupahan Pasca Keputusan MK

-
SP KEP SPSI Karawang Gelar Focus Group Discussion Bahas Revisi Kebijakan Pengupahan

Karawang 12 November 2024, Jawa Barat – Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SP KEP SPSI) Karawang menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas kajian revisi kebijakan pengupahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023. Acara ini dilangsungkan di Grand Hotel Karawang Indah, Karawang, Jawa Barat.

FGD ini menghadirkan narasumber dari kalangan pakar hukum, termasuk Hakim Ad-Hoc, Bung Ari Lazuardi, S.H., M.H., yang membahas implikasi putusan MK tersebut dan dampaknya terhadap kebijakan pengupahan di masa depan.


Putusan Mahkamah Konstitus' (MIK) atas Pasal 88 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan memiliki dampak signifikan pada kebijakan upah di Indonesia. Keputusan ini membuka peluang dan tantangan bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, dan pekerja, dalam menyesuaikan kebijakan pengupahan agar lebih adil dengan kondisi ekonomi saat ini. Dalam konteks ini, sehingga perlunya anggota SP KEP SPSI Karawang melakukan kajian mendalam melalui FGD untuk menyusun kebijakan Mengkaji dampak putusan MK terhadap kebijakan pengupahan

Dalam diskusi, turut hadir BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek Kabupaten Karawang memberikan Materi Kebijakan terkini.

Acara Berlangsung Sampai Jam 16.00 Wib dengan di tutup photo bersama 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya