Giliran Kepala Desa se Indonesia Akan di Audit Jaksa Agung

-
Jaksa Agung akan audit para Kepala Desa se Indonesia ?

Bagaimana Bung Herman Sitompul (MMMHS/ HERSIT) sebagai petinggi DPN PERADI Jaksa Agung RI akan meng audit para Kepala Desa sejalan dengan pernyataan Presiden sebagai implementasi dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan membersihkan para  " Oknum Kepala Desa " jika terbukti korupsi tidak segan-segan untuk memproses para pelaku ? 

Saya setuju saja untuk menyelamatkan uang rakyat /masyarakat, itu dana atau anggaran di berikan kepada Kepala Desa untuk membangun desa-desa tersebut demi kesejahteraan rakyat Indonesia bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga atau golongan/ kelompok tertentu jelas Bung Hersit Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) ini yang selalu vokal setiap angkat bicara berjiwa idealis, gamis dan nasionalis yang juga tercatat sebagai Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada PERADI ini yang sudah melanglang buana sejak tahun 2007 sd sekarang lulusan Akta V Unversitas Negeri Jakarta ini dan pernah mengikuti pelatihan Hukum Lingkungan Amdal pada Universutas Indonesua ini gemar belajar dan mengajar serta penulis buku dan di juluki " 1000 penulis artikel " ini selalu sktif pada Organisasi Advokat IKADIN dan PERADI yang membuat namanya menjadi besar.

Menyoroti kasus korupsi khusus oknum kepala desa harus di bersihkan konon cerita 1.3 M pertahun itu uang atau dana untuk pembangunan desa apapun cerita jika terbukti ada oknum kepala desa di negeri melakukan penggelapan atau korupsi harus di kejar habis sampai keakar-akarnya tidak ada istilah toleran masalah ini kasus Korupsi salah satu musuh negara di samping Teroris dan Narkoba harus di berantas sesuai dengan tekad Presiden Prabowo Subianto kata Putra Batang Toru, TapSel, Sumut ini., tentu tetap menganut azas praduga tidak bersalah (Persepton of inocent) pada media di hubungi via WhatsApp ya yang merupakan nara sumber tentang hukum setiap saat kami hubungi sebagai pendidikan dan pencerahan hukum buat masyarakat Indonesia, beliau juga menjabat salah satu Wakil Ketua Umum DPP IKADIN bidang Sosial dan Masyarakat, Ketua DPC PERADI Pandeglang dan Ketua DPC IKADIN Kabupaten Tangerang Kota Tiga Raksa dll nya.

Para pelaku Korupsi khusus oknum Kepala Desa perlu sosialisasi agar uang rakyat tersebut tidak di salahgunakan para Kepala Desa itu adalah ujung tombak pembangunan Desa agar di Desa masyarakat bisa Sejahtera dan Makmur kata Dosen Tetap FHS Unma Banten ini pengajar Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Kriminologi ini semoga tulisan sebagai bentuk salah satu himbauan semoga para Kepala Desa bekerja dengan baik sebagai pengabdian pada masyarakat Jayalah bangsa ini menuju Indonesia Tahun Emas 2045 kedepan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya