PERATURAN PEMERINTAH (PP) MENJADI SUATU KEHARUSAN UNTUK UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO.18 TAHUN 2003

-
PERATURAN PEMERINTAH ( PP ) KEHARUSAN UNTUK UNDANG-UNDANG ADVOKAT NO.18 TAHUN 2003 
Oleh. Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. yang di singkat namanya MMMHS/ HERSIT 

Kembali kami meminta pendapat Seorang Akademisi senior ; Pakar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum & Sosial, Universitas swasta terbesar di Banten berdiri Tahun 2002 telah mengajar sejak Tahun 2003 sd sekarang tercatat salah satu Dosen Tetap nya mengajar Hukum Pidana, Hukum Acara san Kriminologi itu yang di kenal Bung Herman Sitompul dengan nama lengkapnya : Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. yang di singkat namanya MMMHS/ HERSIT seputar Peraturan Pemerintah (PP) untuk sebuah Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 itu meskipun terlambat apa pendapatnya ?

Kami rasa untuk solusi menjawab permasalahan Organisasi Advokat (OA) dewasa wajib di buat Peraturan Pemerintah (PP) tindak lanjut Undang-Undang Advokat No  .18 Tahun 2003 itu tentu Pemerintah yang punya kewenangan membuat itu sebab sekarang sedang ramai membicarakan bentuk Organisasi " Single Bar " tetap di pertahankan itu amanat dari UU Advokat No. 18 Tahun 2003 itu terkecuali di revisi yang sekarang sudah masuk salah satu Prolegnas 2025 dari 40 RUU Advokat salah satu RUU Advokat sangat urgen apakah tetap di pertahan Single Bar atau Multi Bar nampak nya Single Bar Is Must itu yang terbaik dari yang terbaik." 

Jelas Bung MMMHS/ HERSIT petinggi PERADI salah satu Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI membidangi Kajian Hukum & Perundang-Undangan itu.

Tentu Pemerintah akan menggodok Peraturan Pemerintah (PP) jajaran Menkohukumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wamenko dan Menteri Kehakiman RI yang punya hak otoritas di bidang hukum kami rasa salah satu  solusi nya meskipun RUU Advokat sedang mau di proses dan bergulir di DPR RI siap untuk di kaji ulang yang punya kompoten untuk itu tentu dari Organisasi Advokat akan di minta pendapat nya kalangan akademis yang faham tentang perundang-undangan/ Kajian naskah akademis.

Sekali lagi sangatlah di harapkan terbit Peraturan Pemerintah itu untuk melengkapi Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 itu kata Anggota Ahli & Dosen Republik Indonesia (ADRI) yang merupakan sumber tetap media ini untuk hal-hal seputar hukum dalam rangka pencerahan hukum & perundang-undangan bentuk kepedulian seorang Pratisi hukum dan Akademisi sekaligus mencerdaskan bangsa ini melalui media dengan menulis beliau kita juluki 1000 artikel.

Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk menyuarakan  : " Kebenaran " bukanlah " Pembenaran."

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya