PENGADILAN TINGGI BANTEN PERLU MEMBENTUK DAN MENGUSULKAN PENGADILAN NEGERI LEBIH DARI SATU

-

.                         Fitriyanti, S.H., M.H

Diselah-selah kesibukan Ibu Korwil Peradi Bagian Banten Ibu Fitriyanti, S.H., M.H. di wawancarai melalui Whatsap dan langsung juga melakui HP nya di minta pendapat nya seputar Pengadilan Negeri Wilayah Banten baru satu Pengadilan Negeri  Tangerang Kelas I Khusus sama dengan Pengadilan Negeri di DKI Jakarta melihat peta perkara cukup tinggi sudah waktu nya demi efektifitas kerja roda pelayanan hukum pada masyarakat Ibu Korwil Peradi Bagian Banten ini berpendapat sebaiinya. 

Pengadilan Tinggi sudah harus memikirkan 3 lagi Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi yaitu : Pengadilan Negeri Kota Cilegon, Pengadilan Negeri, Kota Tangerang Selatan dan Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang Tiga Raksa mengingat jarak jauh dan demi efektifitas pelayanan hukum pada masyarakat hal ini sangat urgen untuk di pikirkan dan di usulkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Pengadilan Tinggi Banten jelas Ibu Korwil ini yang juga Dosen Tetap STIH Painan Banten ini pada media ini.

Beda hal nya lembaga Kejaksaan Tinggi Banten dan Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk Pengadilan Agama dan Kejari sudah terisi semua di wilayah Banten ini.

Berharap pada pihak yang berwenang dan kompoten untuk dapat mewujudkan ke 3 Pengadilan Negeri minimal dapat 1dulu terpenuhi demi pelayanan yang baik dan cepat pada masyarakat para pencari keadilan dalam Wilayah Pengadilan Tinggi Banten.

Perlu di ketahui masyarakat untuk DPC Peradi se Banten sudah terbentuk semua yaitu ; DPC Peradi Tangerang, DPC Peradi Serang, DPC Peradi Pandeglang dan DPC Peradi Rangkas Bitung.

Lebih lanjut kata Korwil ini yang juga beliau juga Korwil Ikadin Banten telah kita bentuk 8 DPC Ikadin se Provinsi Banten meliputi ; DPC Ikadin Kota Tangerang, DPC Ikadin Kab.Tangerang, DPC Ikadin Pandeglang, DPC Ikadin Rangkas Bitung, DPC Ikadin, DPC Ikadin Kota Cilegon, DPC Ikadin Kab.Serang, DPC Ikadin Tangerang Selatan, DPC Ikadin Kabupaten Tangerang (Tiga Raksa) yang merupakan tugas dan fungsi Korwil Peradi dan Ikadin menurut AD dan ART sekaligus pembina DPC DPC tersebut semoga dapat melayani masyarakat di bidang hukum dan penegakan hukum khusus di Wilayah Banten karena Peradi maupun Ikadin tidak mengenal DPD tapi di beri tugas setara dengan DPD Korwil tersebut sifat di tunjuk oleh DPN Peradi dan DPP Ikadun kebetulan Ibu Fitriyanti memegang 2 (dua) jabatan  sekaligus Korwil Peradi Banten dan juga Korwil Ikadin Banten.

Karena Ikadin sebagai organisasi tertua salah satu pendiri dari lahir nya Peradi oleh 8 OA asal.

Demikian berharap Ketua Pengadilan Tinggi Banten dapat mengusulkan terbebtuk Pengadilan Negeri yang masih kosong semata-mata untuk pelayanan yang baik pada pencari keadilan.

Demikian hasil wawancara media dengan Ibu Korwil Peradi Banten dan Korwil Ikadin Banten.

Ibu Fitriyanti, S.H., M.H

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya