Apakah Perlu Polri di Kembalikan di bawah Departemen Dalam Negeri atau di bawa Panglima TNI seperti dulu ?

-
Oleh, Bung MMMHS/ Hersit sebagai pakar hukum pidana ; pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana dan DPN Peradi Bid.Kajian Hukum dan perundang-undangan ini dan juga salah satu Wakil Ketua Umum DPP Ikadin bidang Sosial dan Masyarakat ini.

Akhir-akhir banyak kejadian di tubuh lingkungan Polri tentu Oknum Polisi menembak Polisi kejadian dalam Wilayah Polda Sumatera Barat, adalagi Polisi menembak Pelajar masih banyak lagi sikap oknum berbuat terlalu tempramen ; bersikap emosional sampai-sampai Komisi lll DPR RI dengar pendapat dari institusi kepolisian Bung MMMHS/ Hersit sebagai pakar hukum pidana ; pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana gimana bung melihat banyak kejadian-kejadian seperti bahkan mendapat reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto sampai-sampai ada pemikiran Polri di kembalikan di bawah Departemen Dalam Negeri atau di bawa Panglima TNI seperti dulu 

Polri itu di bawa Departemen Dalam Negeri jelas Bung MMMHS/ Hersit berpendapat tidak boleh terjadi peristiwa seperti ini siapa yang salah disini? Apakah kepribadian oknum Polisi itu atau perlu ditinjau ulang kurikulum pendidikan polri khusus berkenan dengan moralitas anggota Polri tentu oknum tidak semua masih banysk anggota Polri yang baik bertugas bertindak secara profesional kata nya yang juga Petinggi DPN Peradi Bid.Kajian Hukum dan perundang-undangan ini dan juga salah satu Wakil Ketua Umum DPP Ikadin bidang Sosial dan Masyarakat ini.

Kapolri sebagai Petinggi di jajaran institusi Polri perlu evaluasi anggota jajaran nya dan tidak ada toleransi bagi oknum yang melakukan tindak pidana apapun pada masyarakat atau apapun harus menghargai hukum menjadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan dan hukum harus di tegakan sekalipun langit runtuh kita selalu bersinergi dan saling mengingatkan sesama penegak hukum khusus nya kalangan akademisi harus memberi pencerahan hukum dan kesadaran hukum baik di minta dan tidak nya sekaligus pengamat penegakan hukum di negeri ini kata Advokat Kondang Putra kelahiran Batang Toru, Tapsel, Sumut ini.

Bahkan kita Peradi ada kerjasama dengan institusi Pendidikan Khusus Profesi Advokat seperti dengan Mabes polri dan Polda Metro Jaya terlepas anggota Polri yang berlatar belakang Perguruan Tinggi Hukum kelak mau jadi calon Advokat tidak nya, sekarang para Bintara di wajibkan untuk mengikuti kuliah mengambil Sarjana Hukum supaya SDM nya faham tentang hukum jika berhadapan dengan Advokat/ Pengacara ; pendamping kata nya yang juga pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sudah melalang buana dan mengajar di 48 PTN/ PTS se Indonesia.

Berharap kasus yang di jelaskan oleh Bung MMMH/ Hersit tidak terulang kembali dan tentu kasus-kasus tersebut juga harus dapat di buktikan tetap kita menganut azas praduga tidak bersalah.

Demikian yang dapat kami minta pendapat seputar kasys-kasus semoga menjadi perhatian kita semua khusus petinggi Polri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya