INILAH ALASANNYA PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) HARUS SINGLE BAR

-
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA yang di singkat dengan : " PERADI " adalah Organisasi Advokat yang di deklarasikan oleh 8 OA yaitu : IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM dan APSI tepat lahir nya 21 Desember 2004 silam di perkerkenalkan secara resmi dan di sosialisasikan pada Tanggal, 07 April 2005 di Balai Soedirman Jakarta dengan mengundang petinggi Hukum seperti Ketua MARI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi lll DPR RI dll nya bahkan turut hadir alm.Adnan Buyung Nasution dan Advokat senior nya, cukup semarak pada waktu.

Inilah OA yang lahir dari amanat Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003, memang secara tertulis tidak ada memang di cantumkan kalimat PERADI dalam pasal-pasal namun setelah lahir paling lambat 2 (Dua) tahun harus ada Undang-Undang Advokat yang baru, hanya sangat di sayangkan kelahiran Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 ini sampai sekarang belum ada Peraturan Pemerintah mestinya harus sejalan lahir UUA harus ada PP logika seperti dan lebih mantab lagi jika lahir ada PP tersebut di cantumkan kalimat " PERADI " satu-satu organisasi yang sah dan sejalan dengan Putusan MK bahwa " PERADI "adalah Organ Negara (State Organ) selaras dengan pembukaan pada Rakernas PERADI di Bali 5 Desember 2024 kemarin dalam sambutan nya mengundang polemik diluar PERADI dapat di maklumi bahkan di luar PERADI Prof.Yusril Izha Mahendra, S.H., MSc. Berpendapat diluar PERADI OA adalah Ormas dapat di maklumi pendapat seorang Profesor YIM maha guru dan analisa ilmiah dan yuridis nya seorang Pakar Tata Negara dapat di maklumi itu adalah berdasarkan analisa dan ke ilmuan nya kenapa? lebih lanjut beliau mengatakan Organ Negara tidak mungkin dua membandingkan dengan Organ Negara ; Kepolisian dan Kejaksaan Agung RI dll meskipun  " PERADI " itu tidak dapat APBN dari Negara di situlah uniknya tapi status penegak hukum Advokat itu setara dengan Polisi, Jaksa dan Hakim status nya Advokat sifat Independen menurut hemat saya tidak perlu " Gusar " dengan statement Menkohukumham, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu apalagi menyuruh Menko tersebut turun kurang dewasa mohon maaf rekan-rekan Advokat yang budiman dan terpelajar, salah kah seorang Prof.Jurusan Ketatanegaraan berpendapat benar tidak pendapat tersebut tidak bermaksud meremehkan Rekan-rekan Advokat di luar PERADI dengan Ketua Umum nya Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H.,M.M. yang kebetulan beliau menjabat Wamenkohukum dan ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan sah-sah saja setiap orang memberi stagment apalagi se kelas Menko tersebut kebetulan Guru Besar Pengajar Hukum Tata Negara saya tetap obyektif demi kepentingan Advokat Indonesia.

Perihal maraknya OA konon cerita nya 50 Organisasi Advokat dewasa ini karena keluarnya Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 itu jadi masalah nasional.

Menurut hemat saya mari kita semua dapat menahan diri kenapa kita pertahankan bentuk OA " Single Bar " itu karena itu yang terbaik dari yang terbaik Peradi Is Must, rata- rata OA di dunia berbentuk " Single Bar " demi kualitas Advokat Indonesia tercinta.

Hanya saja kita harus bersabar bahwa Pemerintah sudah memasukan naskah RUU Advokat yang baru ke DPR RI mari kita kawal, kita beri masukan Advokat Indonesia janganlah kita " Bagado " kata anak Medan baiknya berdamai saja bersatulah sebagaimana kata pepatah " BERSATU KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUHN" WAHAI ADVOKAT INDONESIA BERSATULAH masa masalah orang lain dapat kita selesaikan masalah sendiri tidak ?

Kita berikan masukan ke DPR RI untuk memberi masukan pada RUU Advokat 2025 itu apakah Single Bar tetap kita pertahankan sesuai dengan UU Advokat No. 18 Tahun 2003 itu atau Multi Bar itu menurut hemat saya mohon maaf jika kita berbeda pendapat bukan kah perbedaan pendapat itu " Demokrasi." ?

PERADI dalam Ultah ke 20 tepat tanggal 21 Desember 2024 ini kita ramaikan di Gedung Peradi Tower kebanggaan kita Alhamdulillah kita sekarang sudah punya Gedung Baru Sekretaris Nasional 7 lantai kita cukup bangga tapi menyombongkan diri itu adalah asset Organisasi bukan siapa-siapa anggota kita sekarang kurang lebih 70 ribu dengan 192 DPC PERADI se Indonesia terakhir saya secara Peribadi selaku Wakil Srkretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan mengucapkan " SELAMAT ULANG TAHUN PERADI KE 20 SEMOGA PERADI SEMAKIN JAYA, JAYALAH ADVOKAT INDONESIA.

* Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya