WAHAI ADVOKAT INDONESIA BERSATULAH UNTUK KEKUATAN PENEGAKAN HUKUM JADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DAN TAAT PADA AZAS DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK PROFESI.

-
WAHAI ADVOKAT INDONESIA BERSATULAH UNTUK KEKUATAN PENEGAKAN HUKUM JADIKAN HUKUM SEBAGAI PANGLIMA DAN TAAT PADA AZAS DAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KODE ETIK  PROFESI.

Kembali Advokat Senior inu sudah berkiprah dan praktik 31 tahun selalu aktif di Organisasi Advokat Indonesia tempat belajar nya dan menimbah berbagai pengalaman nya aktif selalu di IKADIN dan PERADI membuat semakin dewasa dan matang berorganisasi termasuk tokoh Sejarah ikut membidangi lahirnya Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003 itu secara terpisah melalui pesan tulisan nya di hubungi oleh awak media ini untuk mengajak semua Advokat Indonesia bersatu.

Paska Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 itu 10 Organisasi Advokat (OA) asal " Sepakat " membentuk lahirnya PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA di singkat " PERADI di beri hak 8 kewenangan yang tidak di miliki oleh OA manapun kecuali PERADI kata Putra Kelahiran Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ini yang kebetulan tercatat salah satu Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI membidangi Kajian Hukum dan Perundang-undangan ini untuk periode 2020 - 2025, dan juga tercatat menjabat salah satu Wakil Ketua Umum DPP IKADIN membidangi Sosial dan Masyarakat ini selalu aktif mengajar juga sebagai Akademisi senior yang sudah melanglang buana telah mengajar di 48 PTN/ PTS se Indonesia dan berbagai nara sumber Seminar-seminar Nasional, Diskusi Hukum dan penulis buku dan artikel singkat di berbagai media kurang lebih 15 media menbuktikan pengabdian pada dunia pendidikan hukum kata Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) ini.

Berharap kepada Advokat Indonesia bersatulah mari kita kembali ke jalan yang benar apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 mohon di taati jadi Advokat yang taat azas, taat hukum dan perundang-undangan yang juga salah satu Wakil Ketua OC Rakernas PERADl di Hotel InterContinental Bali Resort melalui 
Rakernas dengan mengambil tema : 
" Penguatan Peradi  Sebagai State Organ dan Satu-satunya Organisasi Advokat Indonesia."

Hanya dengan bersatu kita kuat sebagai mana pepatah mengatakan " Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh " 

demikian berita yang dapat kami himpun dalam catatan Bung MMMHS/ HERSIT, semoga bermanfaat salam perjuangan merdeka Jayalah PERADI Jayalah Advokat Indonesia. !

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya