Berita Terbaru Solidaritas kepada PT Softex Indonesia Terkait Kebijakan PHK Sepihak

-
Berita Terbaru Solidaritas kepada PT Softex Indonesia Terkait Kebijakan PHK Sepihak 
Karawang, Jum,at 11 Oktober 2024  Serikat Pekerja KEP SPSI Karawang menyampaikan pernyataan solidaritas kepada seluruh anggota dan pekerja PT Softex Indonesia menyusul kebijakan manajemen perusahaan yang memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) Sepihak Terhadap Karyawannya yang merupakan anggota serikat pekerja. 

Kebijakan ini dianggap berdampak signifikan terhadap anggota serikat Pekerja di perusahaan.
Dalam rilis resminya, pengurus SP KEP SPSI Karawang menegaskan bahwa PHK yang dilakukan tanpa dialog yang konstruktif dan tanpa mempertimbangkan dampak sosialnya akan memperburuk kondisi ekonomi para pekerja dan keluarganya. "Kami sangat menyesalkan keputusan ini. Kami berkomitmen untuk mendukung anggota kami yang terdampak dan berjuang untuk hak-hak mereka," ujar Bung Asep (Ketua PUK),SP KEP SPSI Karawang PT.Softex Indonesia.
Serikat pekerja juga menyerukan manajemen PT Softex Indonesia untuk membuka ruang dialog dan berkomunikasi dengan baik agar kebijakan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan semua pihak. "Kami berharap manajemen dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih baik yang tidak merugikan pekerja," tambahnya.

Pekerja yang terkena PHK diminta untuk tetap bersatu dan melaporkan segala bentuk ketidakadilan yang mereka alami. SP KEP SPSI Karawang akan terus memantau perkembangan situasi dan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada anggotanya.

Solidaritas dari rekan-rekan pekerja di industri lain juga diharapkan untuk memperkuat perjuangan ini. SP KEP SPSI Karawang percaya bahwa melalui persatuan dan solidaritas, mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih baik.
Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (PC FSP KEP SPSI) Karawang, Bung Ferri Nuzarli, menunjukkan solidaritas yang tinggi dengan turut serta dalam aksi pengawalan terhadap kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang terjadi di PT. Softek Indonesia.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada para pekerja yang menjadi korban PHK yang dianggap melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Para pekerja di PT. Softek Indonesia merasa bahwa perusahaan telah melakukan tindakan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya.

"Kami tidak akan tinggal diam ketika hak-hak buruh dirampas. Solidaritas sesama pekerja harus kita junjung tinggi, dan ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk mendapatkan keadilan," tegas Bung Ferri Nuzarli saat memimpin massa di depan Perusahaan PT. Softek Indonesia.
Bung Ferri menambahkan bahwa Solidaritas ini diharapkan dapat memberikan tekanan kepada pihak perusahaan agar segera menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.

Massa buruh yang tergabung dalam Solidaritas tersebut turut menyuarakan tuntutan agar perusahaan segera mencabut keputusan PHK sepihak dan memberikan perlindungan serta kompensasi yang layak bagi pekerja yang terdampak. Mereka juga menuntut agar ada dialog terbuka antara pihak perusahaan dan serikat pekerja untuk mencari solusi terbaik.
Aksi ini berlangsung dengan damai namun tegas, dan diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif bagi para pekerja. Serikat pekerja Karawang, di bawah kepemimpinan Bung Ferri Nuzarli, terus memperjuangkan hak-hak buruh dan menegaskan komitmen untuk selalu mendampingi para pekerja dalam menghadapi situasi ketidakadilan di dunia kerja.
*Redtapakburuh"

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya