Diklat Dasar Organisasi SP KEP PT. Sumi Rubber Indonesia: Penguatan Kompetensi Anggota untuk Peningkatan Kesejahteraan

-
Diklat Dasar Organisasi SP KEP PT. Sumi Rubber Indonesia: Penguatan Kompetensi Anggota untuk Peningkatan Kesejahteraan
Karawang, 19 Oktober 2024 – Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) PT. Sumi Rubber Indonesia menyelenggarakan Diklat Dasar Organisasi. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dasar anggota dalam menjalankan peran dan tanggung jawab anggota  dalam Organisasi.

Pelatihan ini dihadiri oleh Sekitar 70 peserta yang merupakan anggota SP KEP SPSI dari berbagai divisi di PT. Sumi Rubber Indonesia.

Dalam sambutannya, Ketua PUK SP KEP SPSI PT. Sumi Rubber Indonesia, Bung Muhammad Ali, menekankan pentingnya diklat ini dalam memperkuat kemampuan organisasi untuk memperjuangkan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan anggota karena kedepan akan dihadapkan dengan permasalahan yang kompleks dengan hadirnya Undangan -Undang Cipta Kerja 

“Melalui diklat ini, kita ingin memastikan bahwa setiap anggota memahami fungsi dan perannya dalam organisasi. Ini adalah langkah awal untuk memperkuat fondasi serikat kita agar lebih solid dalam menghadapi tantangan-tantangan industri ke depan,” ujar Bung Muhammad Ali.

Materi yang disampaikan dalam diklat ini meliputi dasar-dasar organisasi serikat pekerja, Advokasi, Idiologi Militansi dan Pengupahan.  
Hadir sebagai narasumber Ketua PC FSP KEP SPSI Karawang Bung Ferri Nuzarli,S.E,S.H, Anto Budianto,S.H Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang, Bung Wakhidin Sekretaris Bidang Advokasi dan Denny Rokhmanul Hakim, S.E,M.M Ketua Bidang SDM PC FSP KEP SPSI Karawang.
Anto Budianto.S.H Ia menyampaikan bahwa keberhasilan serikat pekerja sangat bergantung pada soliditas dan kompetensi anggotanya. “Dengan memahami dasar-dasar organisasi, setiap anggota dapat lebih berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan membangun hubungan industrial yang lebih baik dengan manajemen,” tutur Bung Anto Budianto 
Peserta mengaku sangat antusias dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin.
Diklat Dasar Organisasi ini merupakan bagian dari komitmen SP KEP PT. Sumi Rubber Indonesia untuk terus mengembangkan potensi anggota serikat, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat peran serikat pekerja dalam mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan adil.
(Redtapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya