Inilah Pandangan Bung Hersit Melihat Petinggi Hukum yang baru di Lantik

-
Bung Hersit sebagai pemerhati hukum di negeri ini bagaimana Bung bisa melihat  petinggi hukum yang baru di lantik tersebut ; Pak Prof.Yusril dan Prof.Otto Hsb selaku Menkohukum dan Ham, Migrasi dan Pemasyarakatan dan Wamenko nya?

Tentu sudah ada di benak mereka yang satu Pakar Tata Negara yang sudah melanglang buana di Birokrasi pemerintahan (Eksekutif) yang satu tidak asing lagi Advokat senior yang juga Ketua Umum DPN Peradi kepakaran nya mengelola organisasi khusus OA di negeri ini ?


Saya melihat optimis mereka punya POLITICAL will dari sudut mana yang harus di benahi dulu hukum di negeri ini, khusus di dunia peradilan dan lembaga pemasyarakatan bukan rahasia umum lagi 10 tahun terakhir naik turunya penegakan hukum di negeri ini satu tantangan pada Kabinet Merah Putih di bawa Presiden Prabowo Subiyanto berlatar belakang Meliter terkesan disiplin dan tegas apalagi kemarin sudah di berikan " Pembekalan para Menteri pembantu Presiden di harapkan bekerja dengan baik tanpa macam-macam khusus masalah Korupsi pejabat negara " oknum " tidak boleh lagi sampai habis masa 5 tahun kedepan dengan pembekalan itu juga supaya mereka saling kenal satu dengan yang lain nya agar bekerja mulai hari ini kedepan itu harapan kita bersama.

Pembenahan hukum tidak sekedar di ucapkan begitu saja khusus di bawah Menkohukum dan Ham, Imigrasi dan Pemasyarakatan harus benar-benar di awasi betul, kita tunggu 100 hari kerja kedepan apa yang mereka kerjakan ini program jangka pendeknya saya rasa itu.

Kata petinggi Hukum yang membidangi Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPN Peradi yang menjabat Salah satu Wakil Sekretaris Jenderal yang juga Wakil Ketua Umum DPP Ikadin bidang Sosial dan Masyarakat ini, melihat hukum dulu harus di jalankan kepada siapa saja tidak pandang bulu jika ada pelanggaran hukum misalnya khusus pejabat negara dan juga penegak hukum sebut saja Polisi, Jaksa,  Hakim, Advokat dan Lembaga Pemasyarakatan harus di tindak tegas misalnya suap pada penegak hukum harus di periksa dan diadili dengan hukuman yang tinggi dan langsung di pecat secara tidak hormat jelas Pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana pada FHS Universitas Mathla'ul Anwar Banten ini yang selalu setiap berbicara selalu Vokal yang juga Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia ini perlu pengawasan internal dan juga pengawasan ekternal sifat independent.

Demikian perbincangsn awak media ini via whatshapnya semoga jadi kenyataan kita tunggu gebrakan kedua pendekar hukum itu katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya