Hakim Agung Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung Rl menggantikan Prof M.Syarifuddin, yang akan ◦memasuki masa pensiun pada November mendatang

-
Dengan terpilihnya Sunarto untuk menggantikan Prof.M.Syarifuddin yang akan memasuki masa pensiun pada November mendatang banyak permasalahan yang harus di tuntaskan ; khusus permasalahan di Organisasi Advokat (OA) terhadap Surat Ketua MARI No.073 Tahun 2015 itu memohon dengan segala hormat agar Surat tersebut dapat di cabut agar OA tidak sebanyak seperti sekarang ini konon cerita lebih kurang 40 Organisasi Advokat, terhadap mana dengan Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 ini kwalitas kelulusan Calon Advokat patut di ragukan beragamnya cara merekrut Calon Advokat ada yang serba, istan, magang calon Advokat serba tidak jelas yang dapat merusak marwah Advokat yang akhirnya merugikan kita semua khusus pencari keadilan akibat oknum ulah sang Advokat itu sendiri, kenapa sudah barang tentu tidak ada standar profesi ini jelas Bung Hersit petinggi Peradi salah Satu Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini pada media ini yang kami hubungi pendapat nya tentang pergantian petinggi MARI ini.

Lebih lanjut juga perlu pengawasan kinerja peradilan di negeri ini harus di perketat sehubungan desas-desus nya menginginkan gaji profesi hakim di naikan, boleh saja gaji hakim di naikan tapi kinerja hakim di negeri harus semakin di tingkatkan sebagai benteng terakhir jika orang atau masyarakat bermasalah dibidang hukum jadi harus seimbang dan setimpal kata Akademisi pengajar hukum pidana, hukum acara pidana yang juga Dosen Tetap FHS Unma Banten ini sekaligus Anggota Ahli Dan Dosen Republik Indonesia ini.

Sebagai Lembaga Tinggi di bidang hukum Mahkamah Agung RI ini untuk menjalankan tugas Yudikatif harus punya wibawa dan agar kepercayaan masyarakat yakin bahwa negeri ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 semoga semakin baik seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa peradilan semakin baik.

Demikian media ini yang dapat kami hubungi Bung Hersit dalam hp seluler dan tertulis via Whatsapnya.
*Redmediatapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya