Penandatanganan MoU DPN PERADI dengan Bar Assocition Perancis tanggal 7 Oktober 2024 di kediaman Duta Besar Perancis untuk Indonesia, oleh Ketua Umum DPN PERADI Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M.

-
Penanda Tanganan MoU DPN PERADI dengan Bar Assocition Perancis tangal 7 Oktober 2024, di kediaman Duta Besar Perancis untuk Indonesia, oleh Ketua Umum DPN PERADI Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M.
Bagaimana Bung Herman Sitompul (Hersit) melihat ada nya Penanda Tanganan MoU antara DPN.PERADI dengan Bar Association Perancis ini? Dan membuktikan bahwa Peradi bertarap Internasional satu-satunya Organisasi yang diakui oleh dunia baik secara de youre maupun secara de facto sehingga nyata di akui satu-satunya oleh Internasional Bar  Association (IBA) tidak di ragukan lagi. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mempunyai 8 kewenangan yang hanya di berikan pada PERADI yang dipimpin oleh Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. 

Berharap dengan di tanda tangani nya MoU antara DPN PERADI dengan Bar Assocition Perancis semakin mengembangkan sayapnya di organisasi-organisasi Internasional berbagai negara di dunia ; membuktikan OA PERADI bukanlah kaleng-kaleng kata Bung Hersit, yang juga petinggi Peradi salah satu Wakil Sekretaris Jenderal yang membidangi Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini sekaligus Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ; banyak yang dapat di kerjakan kerjasama 2 (dua) Bar ini terhadap mana negara Prancis sebagai negara ysng cukup tua dan maju peradaban nya di bidang hukum, kita patut bangga secara jujur saya bicara tidak ada alasan bahwa PERADI lah yang benar-benar taat azas dan taat hukum terhadap Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 073 Tahun 2015 tidak beralasan hak dengan berbagai alasan diberikan hak pada OA diluar PERADI untuk mengambil Sumpah calon Advokat di setiap Pengadilan Tinggi aneh bin ajaib sekelas Surat Ketua MARI tersebut meremehkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu macam mana ini "kata anak Medan" akhir nya banjirlah Organisasi Advokat (OA) yang beraneka ragam aneh nya AHU di loloskan terus oleh Dirjen AHU Departemen Kehakiman RI antara Lembaga Tinggi Negara Yaitu Yudikatif dan taat hukum, terhadap mana Produk Surat 073 Tahun 2015 itu dalam pointer-pointer nya ...
Sambil menunggu RUU Advokat sampai kapan itu terjadi, "menurut hemat kami" Bung Hersit menilai PERADI korban politik sesaat demi kepentingan-kepentingan atau semacam pesanan saja.
PERADI, juga HARUS BERSATU tidak elok "kata anak Medan" bermula dari Munas di Makassar merembet lanjut Munas di Pekan Baru (Riau) bagaimana caraya adakan Munas Bersama atau insyallah PERADI kita akan Munas PERADI 2025 untuk memilih Calon Ketua Umum periode 2025 sd 2030.

Dengan kerjasana antara DPN PERRADI dengan Bar Assocition Perancis PERADI Semakin maju dan Jaya siap menembus pasar Internasional dibidang Hukum jelas Bung Hersit yang juga Akademisi pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sekaligus Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) dan berbagsi Fakultas Hukum Lintas Jabodetabekbanten ini.

Demikian wawancara kami dengan via telp.selulernya dan pesan tertulis nya.

Oleh;
Asisstant Profesor, Adv.Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya