Pendaftaran.PK.Jessika Kumala Wongso di PN Jakarta Pusat Rabu, 9 Oktober 2024 oleh Prof.Dr.Otto Hasibuan dkk Tim Hukum.

-
Pendaftaran.PK.Jessika Kumala Wongso di PN Jakarta Pusat Rabu, 9 Oktober 2024 oleh Prof.Dr.Otto Hasibuan dkk Tim Hukum.
Oleh.: Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. *

Abang Hersit selaku Pakar Pidana ; Akademisi pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sudah mengajar sejak 2003 sampai dengan sekarang (21 Tahun) yang juga Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia sudah melanglang buana tenaga pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) sejak 2007 sampai dengan sekarang dari zaman Ikadin sampai dengan  Peradi melihat di ajukan nya Peninjauan Kembali (PK) terpidana Jesisica Kumala Wongso.(JKW) yang bebas bersyarat ...? 

Menurut hemat kami suatu hal yang wajar untuk di ajukan PK tersebut kebenaran harus di kejar bila perlu sampai keliang lahat menjadikan hukum sebagai panglima wong patut di duga tidak lah terbukti sebab Tim Hukum berpendapat demikian dan sudah mengantongi bukti-bukti PK tersebut siap untuk di buka kembali dan di gelar di Pengadilan supaya semua orang atau publik melihat fakta-fakta dalam persidangan nanti nya seperti kasus Vina dan Eky sedang dalam proses PK di PN Cirebon Jawa Barat.
Alasan Peninjauan Kembali (PK) beragam sepanjang ada bukti baru (Novum) atau ada kekeliruan hakim baik itu Hakim Tingkat Pertama, Banding, Kasasi bisa saja terjadi kehilapan atau kealpaan jelas.Bung Hersit yang juga salah satu Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan ini melihat ada indikasi ke arah sana perlu di uji kembali demi hukum dan keadilan meskipun terpidana bebas bersyarat sudah keluar bebas menghirup udara segar tapi status nya tetap Terpidana melekat seumur hidup nya karena berbuat baik selama masa tahanan yang dapat remisi dari Pemerintah ; depertenen kehakiman lembaga pemasyarakatan, tentu wajib lapor sampai habis sisa masa tahanan nya, jika inikan bisa beban psikologis orang patut di duga tidak bersalah di hukum aneh bin ajab pemikirannya 

Prof.OH nama panggilan akrab si Abang Petinggi Ketua Umum DPN PERADI ini dapat di amini sangat setuju untuk kebenaran hukum harus di kejar dan diperjuangkan disinilah nanti dengan bukti-bukti yang ada untuk menguji kejelian sang Majelis Hakim dengan bukti yang ada dapat di patahkan argumentasi Jaksa Penuntut Umum (JPU), sementara Penasehat Hukum (PH) mewakili klien nya dan Jaksa Penuntut Umum mewakili Pemerintah atau negara, kita tunggu arena persidangan dan dunia persilatan ini yang benar harus di benarkan yang kita cari adalah kebenaran bukan pembenaran jelas Bung Hersit yang selalu lantang setiap berbicara untuk kebenaran dan keadilan yang dapat kami wawancara via hp selulernya dan narasi tertulis nya.
("Redtapakburuh")

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya