Hasil Keputusan MK, 31 Oktober 2024 dalam Uji Formil Undangan -Undang Cipta Kerja No 6 tahun 2023

-
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan beberapa serikat pekerja terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam putusan ini, MK memutuskan untuk mengubah 21 pasal dalam UU Cipta Kerja.

Poin-poin utama dari putusan MK
1. Perubahan Pasal
Sebanyak 21 pasal dalam UU Cipta Kerja akan diubah. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi sebagian keberatan yang diajukan oleh pemohon, yang merasa beberapa pasal dalam UU tersebut merugikan hak pekerja.

2. Permohonan yang Dikabulkan Sebagian
 
MK mengabulkan sebagian gugatan, artinya tidak semua tuntutan yang diajukan oleh Partai Buruh dan serikat pekerja diterima sepenuhnya. Namun, poin-poin yang diterima dianggap penting untuk memberikan perlindungan lebih bagi para pekerja.

3. Dampak Bagi Pekerja
Keputusan MK ini diharapkan membawa perubahan dalam aturan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada pekerja, terutama terkait sistem outsourcing, kontrak kerja, dan hak-hak dasar pekerja lainnya.

Pasal 42 ayat (3) huruf a dan huruf c, serta ayat (5) terkait ketentuan perizinan pekerja asing.
2. Pasal 56 ayat (4) menyangkut kontrak kerja waktu tertentu.
3.Pasal 59 ayat (3) terkait pengaturan kontrak kerja waktu tertentu dan perpanjangan kontrak.

4. Pasal 61 ayat (1) huruf c

mengenai penyelesaian kontrak kerja karena kondisi tertentu.

5. Pasal 61A ketentuan baru mengenai kondisi tertentu dalam hubungan kerja.

6. Pasal 65 terkait outsourcing dan alih daya.

7. Pasal 66  pengaturan lebih lanjut mengenai alih daya atau outsourcing.

8. Pasal 79 ayat (2) terkait cuti dan waktu istirahat pekerja.

9. Pasal 88 ayat (3) huruf jpenghapusan ketentuan tentang upah.

10. Pasal 88A ayat (7) aturan tambahan tentang struktur dan skala upah.

11. Pasal 88B dan Pasal 88E ketentuan baru terkait struktur upah.

12. Pasal 90B aturan baru mengenai upah minimum.

13. Pasal 91 tentang struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.

14. Pasal 94 penjelasan tambahan mengenai tunjangan tetap pekerja.

15. Pasal 97 aturan mengenai pengawasan ketenagakerjaan.

16. Pasal 151A ketentuan baru terkait prosedur pemutusan hubungan kerja.

17. Pasal 154A ayat (1) huruf b mengenai alasan pemutusan hubungan kerja.

18. Pasal 157A ayat (1) - terkait dengan penyelesaian hak setelah pemutusan hubungan kerja.

19. Pasal 161 ketentuan tentang prosedur pemutusan hubungan kerja yang dibatalkan.

20. Pasal 162  pengaturan tentang hak pekerja dalam hal pemutusan hubungan kerja.

21. Pasal 169  ketentuan tentang alasan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya