PEMISAHAN LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DENGAN HAK AZASI MANUSIA

-
PEMISAHAN LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM DENGAN HAK AZASI MANUSIA ?
Kajian singkat Bung Herman Sitompul (Hersit) dengan nama lengkapnya : Mohammad Mara Muda Herman Sitompul (MMMHS) berpendapat hal yang positif dua lembaga dibawa Lembaga Menteri Kordinator Hukum dan Hak Azasi Manusia terhadap mana Lembaga HAM di bawah pimpinan Wamenham Natalius Pigai pemerhati Hak Azasi Manusia ; aktivis HAM atau pemerhati HAM itu yang juga pernah menjabat  Komnas HAM putra Papua itu setiap berbicara atau memberikan stagmen selalu kritis dan bersuara keras demi menegakan Hak Azasi Manusia di bumi Persada Indonesia tercinta ini.

Lebih lanjut salah satu ciri negara hukum adanya pengakuan Hak Azasi Manusia sebagai Hak Dasar yang dimiliki oleh setiap Manusia ; Warga Negara ini yaitu : Hak untuk  hidup, Hak untuk memilih Agama dan Keyakinan, Hak untuk berbicara, Hak memperoleh Keadilan, Hak memilih dan memilki sesuatu ; seperti memilih jodoh dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Hak mendapat perlindungan hukum dan tekanan kekerasan  dan sebagainya.

HAM ini juga bentuk pengakuan bangsa di dunia termasuk lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa suatu hal yang serius untuk di suarakan setiap bangsa khusus bangsa ini harus lebih maju lagi menuju Tahun emas 2045 kedepan harus setarap dengan bangsa-bangsa maju di dunia ini.

Sesuai dengan Pidato pelantikan Presiden Prabowo tanggal 20 Oktobet 2024 kemarin pidato terpanjang mari kita bangun bangsa ini kita harus dapat memaafkan kesalahan hilangkan rasa kebemcian pada orang lain dan dendam sesama.
Kami melihat betapa penting penghargaan Hak Azasi Manusia di bina serta diawasi satu lembaga khusus agar lebih konsen kedepan nya semoga niat atau berangkat dari Politicil Will lembaga Pemerintahan/ Eksekutif akhir atas di muatnya artikel ini di ucapkan terimakasih pada awak media ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya