Kini Giliran Pendekar Hukum Duduk Di Kabinet Prabowo- Gibran periode 2024-2029

-
Media " Tapak Buruh " menghubungi Akademisi senior Pengajar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. dengan panggilan akrab nya Bung Hersit seputar masuk nya 2 Pendekar Hukum ini pada Kabinet Merah Putih Pada Presiden terpilih Prabowo - Gibran pada Senin 21 Oktober 2024.
Patut di acungkan 3 jempol 👍👍👍 dan sudah di ramalkan atau di tebak mengingat kedua pejuang hukum adalah masuk Tim Hukum Pembela Prabowo pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) suatu hal yang wajar disamping kemampuan intelektual tidak di ragukan lagi.

Prof.Dr.H.Yusril IhzaMahendra, S.H.,M.Sc.dengan Gelar Datuah Maharajo Palindunga adalah seorang Advokat, Akademisi di bidang Hukum Tata Negara, politikus, tokoh pemikir dan intelektual Indonesia.

Ketika Presiden Soeharto dan Presiden Habibie  menjadi konseptor Pidato kedua Presiden ini ; penulisnya disamping pernah menjadi Anggota DPR/ MPR dan juga Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara RI serta aktif berbagai kegiatan Internasional dll nya.
Prof.YIM nama panggilan akrab nya kelahiran, 5 Februari 1956 cukup berprngalan pada lembaga Eksekutif ; Kementerian.

Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. adalah putra Pematang Siantar, Sumatera Utara ini lahir, tanggal 5-5-1955 tanggal, bulan dan tahun cantik karier nya juga meroket terus lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini berpikir seperti orang Batak dan bergaul berkarakter Jowo banget, dengan gaya bicara cukup santun, demam panggung juga pandai bernyanyi dan pencipta lagu batak khusus, sayang isteri dan keluarga pasangan harmonis, memulai praktik Advokat pada ALM 
Adnan Buyung Nasution, sampai membuka kantor sendiri di Komplek Duta Merlin Jakarta Pusat, Kader Peradin, Ikadin menjabat Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal Ikadin, Ketua Umum dua periode di perpanjang 2 (dua) tahun terus DPN Peradi menjabat Ketua Umum 3 (tiga) periode tidak berturut-turut insyallah Munas sekitar bulan Oktober 2025 ini, Ini benar-benar luar biasa kemahiran nya berorganisasi kata Bung Hersit yang juga petinggi DPN Peradi yang menjabat Wakil Srkretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan dan juga Wakil Ketua Umum DPP Ikadin Bid.Sosial dan Masyarakat ini.

Para pendekar Advokat kedua Prof.tersebut di atas yang kebetulan Advokat Peradi menjabat Menko Bid.Hukum dan Hak Azasi Manusia, Imigrasi dan Kemasyarakatan dan Wamenko Hukum dan Hak Azasi Manusia, Imigrasi dan Kemasyarakatan ini insyallah pembenahan dan penegakan hukum semakin baik kedepan 10 tahun penegakan hukum naik turun masyarakat dan kita semua berharap demikian khusus Organisassi Advokat yang morat marit akibat Surat Ketua MARI No. 073 Tahun 2015 tersebut bisa di cabut dengan duduk bersama para petinggi hukum MARI ,(Yudikatif) dengan Pemerintah yang baru ini (Eksekutif) agar OA ini bisa di tertibkan sementara Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 menganut bentuk OA " Single Bar " melebur 8 OA asal telah sepakat secara de youre nyata secara de facto " Multi Bar " yang tidak jelas ini kata Anggota Ahli Dosen Republik Indonesia (ADRI) yang juga Dosen Terbang Pendidikan Khusus Profesi Advokat Peradi ini sejak zaman Ikadin 2007 sampai dengan sekarang sudah mengajar di 46 PTN dan PTS semata-mata mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Praktisi ini menutup percakapan kami dengan Putra Banten Asli Batak (PBAB) ini.

(Red Humas Pradi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya