Apakah Harus Di Kasih Sanksi oknum ASN berinisial " M " di Bekasi Selatan Selain hanya dengan mintaa maaf ?

-
Tapak Buruh online Bagaimana Bung Herman Sitompul (Hersit) selaku Penegak Hukum yang juga petinggi DPN Peradi Wasekjen DPN Peradi Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan melihat adanya Oknum ASN Ibu Masriwati menjabat Kepala Bidang Disparbud Kota Bekasi?
Saya melihat itu jelas melanggar hukum dan kepatutan dan sangatlah sensitif prihal urusan Agama apalagi sudah Viral dan di Vidiokan secara terang-terangan  dengan garang benar-benar seperti serigala betina saja dedepan halaman rumahnya .
"izin tidak ada tempat ibadah itu harus ada izin tempat tinggal izin orang gila saja berhenti teriak oknum tersebut" tutur bang hersit di lerai oleh suaminya dengan salah satu Jamaat Umat Nasrani terjadilah saling beradu argumentasi menurut saya ibu ini salah ucap saja mungkin yang ia maksud izin mendirikan Gedung Gereja bukan berdoa harus ada izin.

Lantas berselang banyak nya simpatisan atau perhatian dari salah satu Ormas Batak Persatuan Pemuda Batak Bersatu (PBB) yang Ketua Umum nya Lambok F.Sihombing protes keras bahkan menggerakkan anggota PBB ke lokasi Kantor Wali Kota Bekasi ber orasi ini bentuk perhatian Ormas ini adanya oknum ASN bertindak intoleran dalan bingkai Negara Kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang faham kebangsaan dan kebhinekaan tunggal ika setiap agama bebas beribadah dan kepercayaan nya masa beribadah berdoa saja harus ada izin inilah yang patut kita sayangkan kata Ketua Bidang Hukum Horas Bangso Batak Provinsi Banten DPD HBB Provinsi Banten yang juga Ketua LBH HBB Nusantara Provinsi Banten ini SK dalam proses berharap kasus meskipun sudah di pertemukan antara oknum ASN ber inisial  (M) dan juga turut hadir Pj.Bupati WaliKota Bekasi Raden Gani Muhammad dan Ibu Pendeta dan sejumlah orang turut hadir dan didepan media tentunya sang oknum meminta maaf tentu dapat di maafkan namuun menurut saya tidaklah seperti membolak balikan tangan dan kebiasaan kita selalu minta maaf selesailah sudah.

PECAT, saya mendorong kasus ini supaya tidak jadi bulan-bulanan netizen pada pemda Kota Bekasi harus diambil tindakan dan di beri sanksi yang tegas " di pecat secara tidak hornat " karena sudah mebuat keresahan khusus saudara kita umat Nasrani dan ini sudah berita nasional bahkan berita dunia ; internasional supaya tidsk terulang lagi peristiwa seperti ini apa yang di katakan oleh Ketua Umum DPP PBB harus di pecat dalam orasinya di depan kantor halaman Wali Kota bahkan bertemu langsung dengan Wali Kota dll nya jika oknum ASN ini tidak di pecat kami akan datang lagi dengan pasukan yang lebih banyak bukan mengancam kata dengan semangat.

Hukum harus di tegakan kepada siapapun saya sebagai Advokat senior dan Akademisi senior yang juga menjabat Waketum DPP Ikadin Bid.Sosial dan Masyarakat berharap kasus tidak bisa sekedar meminta maaf monggo tapi harus di pecat, dan juga perlu di periksa harta dan rumah serta kekayaan nya sebagai ASN patut di duga apakah layak nya pejabat Pemda Wali Kota Bekasi, ini pembelajaran bagi kita ada pepatah mengatakan " Mulut kamu harimau kamu " hendak nya berhati-hati berbicara apalagi berstatus ASN abdi negara dan abdi masyarakat bukan kah gaji saudara sebagian masyarakat dari pajak yang di bayarkan pada saudara hasil tutur bang hersit  Dalam wawancara via hp selulernya.
Redtapakburuh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya