Bukan solusi di bentuk " Dewan Advokat Nasional" untuk melihat menjamurnya organisasi Advokat

-
Bukan solusi di bentuk " Dewan Advokat Nasional  untuk melihat menjamurnya organisasi Advokat."

Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H.,M.H.*
DEWAN ADVOKAT NASIONAL (DAN) untuk mencari solusi menjamurnya Organisasi Advokat (OA) sesusi judul diatas Cegsh Advokat " Loncat " Organisasi Perpres Dewan Advokat Nasional.Perlu Segera Diterbitkan.

Menurut hemat kami suara-suara sebenarnya sudah lama di suarakan bahkan belum terbit Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 073 Tahun 2015 melahirkan antara lain.

Akan mengambil Sumpah Calon Advokat dari Organisasi manapun juga sambil menunggu  Rancangan Undang-Undang Advokat (RUUA) terbit, jelas ini melanggar hukum dan bertentangsn dengan Undang-Undang Advokat No.18 Tahun 2003 bentuk Organisasi Advokat bentuk " Single Bar " bukan " Multi Bar " konon cerita nya Organisasi Advokat lebih kurang 40 (OA) ini luar biasa dan fotret (OA) yang paling jelek terkesan di biarkan apakah ada unsur politis atau tidak nya menjadi tanggung jawab kita bersama  dalam menjaga berbangsa dan negara.

Melihat fakta ini melalui Pelpres untuk membentuk lahir nya Dewan Advokat Nasional (DAN) menurut hemat kami tidak tepat dan bukan solusi dan jalan keluar yang tepat cabut segera Surat Ketua MARI No.073 Tahun 2015 itu, hanya surat biasa yang bertentangan dengan hukum ketatanegaraan mestinya kita taat hukum sebagai lembaga tinggi negara (MARI) dalam hal ini Ketua MA RI terkesan petinggi hukum melanggar hukum " aneh bin ajaib."

Dewan Advokat Nasional (DAN) satu kemunduran hampir setiap negara (OA) berbentuk " Single Bar."

Mestinya kembali kejalan yang benar duduk bersama bersatu kembali atau di adakan Musyawarah Nasional.(Munas) tidak melihat dari Organisasi manapun juga di putihkan semua nama juga (berdamai) ini baru solusi semoga (OA) semua sadar bahwa (OA) bentuk " Single Bar " yang paling tepat atau perlu RUU yang baru silahkan bicarakan antar Lembaga Yudikatif dengan Eksekutif dan Organisasi Advokat, dan juga Akademisi pihak kampus pengujian secara Akademis, layaknya menerbitkan sebuah Undang-Undang bukan untuk tegesa-gesa menerbitkan Dewan Advokat Nasional (DAN) Lagi pula Advokat adalah Profesi mulia Officium Nobile yang Independent dan mandiri kami rasa itu pendapat penulis artikel singkat ini semoga bermanfaat.

*Akadrmisi senior Dosen Tetap FHS Universitas Math'lsul Anwar Banten (Unma Banten), Tenaga pengajar PKPA Peradi dan Wasekjen DPN Peradi dsn Waketum DPP Ikadin.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya