BANYAK NYA ORGANISASI ADVOKAT (OA) TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN ADANYA ATAU PATUT DI DUGA ADA NYA IJASAH PALSU SEBAGAI SYARAT UNTUK PENYUMPAHAN CALON ADVOKAT

-
BANYAK NYA ORGANISASI ADVOKAT (OA) TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN ADANYA ATAU PATUT DI DUGA ADA NYA IJASAH PALSU SEBAGAI SYARAT UNTUK PENYUMPAHAN CALON ADVOKAT.

Bagaimana menurut Bung Herman Sitompul.(Hersit) jika Organisasi Advokat dengan banyaknya atau beragamnya OA ? di perkirakan mengajukan sumpah ke Pengadilan Tinggi Setempat dalam wilayah domisili dari Calon Advokat patut di duga yang dilakukan oleh Oknum pengguna Ijasah Palsu Sarjana Hukum kadang sulit nya mengontrol peserta bisa saja meskipun sudah di verfikasi OA atau Staf Pengadilan Tinggi setempat jika di temukan apa tindakan menurut Bung Hersit sebagai Wakil Sekretaris Jederal Bid Kajian Hukum & Perundang- Undangan ? tentu harus di kembalikan pada OA asal darimana yang bersangkutan pengajuan nya, disamping itu bukan saja di batalkan Calon Advokat itu tapi harus di proses dan di polisikan supaya tidak terbiasa harus diambil tegas berarti belum jadi Advokat sudah melakukan sikap tidak terpuji jelas pakar hukum pidana dan pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana dari FHS Unma Banten itu yang juga Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI), Advokat sebagai profesi mulia dan terhormat (Officium Nobile) harus di jaga marwah nya, seorang Advok harus jujur dan berjiwa satria itu salah satu kepribadian Advokat.

Maka dati itu PERADI OA satu-satu nya yang sah berdasarkan amanat UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 memiliki kewenangan 8 yang tidak di miliki OA yang lain kita benar-benar taat azas dan taat hukum sebagai Akademisi dan pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sudah mengajar sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sejak Ikadin sampai Peradi selalu menekankan pada peserta PKPA khusus materi Kode Etik Profesi Advokat, seorang Calon Advokat dan Advokat harus menjaga nama baiknya dan menegakan Kode Etik serta Hak Imunitas Advokat pasal 16 UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu seorang Advokat tidak bisa di tuntut baik secara perdata dan pidana sepanjang menjalankan profesinya dengan etikat baik jelas ketentuan ini tentu sedang menjalankan tugas dalam pembelaan kasus pidana misalnya dll nya.

Kesimpulan nya bagi pelaku yang menggunakan Ijasah palsu oleh oknum tertentu harus di pecat dari OA dan tetap di proses karena itu adalah tindak pidana.

Demikian wawancara kami dengan petinggi OA Peradi ini yang cukup Vokal setiap berbicara dalam rangka penegakan hukum.

*Redtapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya