Kajian Mendalam Serikat Pekerja: Pengaruh Dinamika Perpolitikan terhadap Hak dan Kesejahteraan Buruh di Indonesia

-

Serikat Pekerja Mendesak Perbaikan Kebijakan Publik untuk Meningkatkan Kesejahteraan Buruh
Anto Budianto Sekretaris PC FSP KEP SPSI Karawang.

Karawang, Organisasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia Anto Budianto mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap situasi perpolitikan di Indonesia yang dinilai semakin berpotensi 

Mengancam hak dan kesejahteraan para pekerja. Menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sering kali mengabaikan kepentingan buruh dan lebih condong pada kepentingan pemodal besar.
Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Buruh.

Telah mencatat bahwa perubahan kebijakan dalam beberapa tahun terakhir, seperti Omnibus Law dan regulasi terkait ketenagakerjaan, telah memberikan dampak signifikan terhadap buruh. Kebijakan ini, yang disebut-sebut akan meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja, justru dinilai banyak pihak melemahkan posisi tawar buruh, mengurangi jaminan sosial, serta meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja yang berujung pada ketidakpastian pekerjaan.

"Serikat pekerja memandang bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung berorientasi pada kepentingan modal dan mengorbankan hak-hak dasar pekerja. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang harus segera diperbaiki," ujar Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang, Anto Budianto,S.H
Pengaruh Dinamika Politik terhadap Perjuangan Buruh.

Lebih lanjut, Hal tersebut juga mengulas tentang dinamika politik nasional yang kerap kali menjadi tantangan bagi perjuangan buruh. Politisasi isu ketenagakerjaaan sering kali membuat agenda buruh terpinggirkan. Selain itu, koalisi politik yang ada saat ini dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh.

"Serikat pekerja mendesak agar partai politik dan para pembuat kebijakan lebih serius memperhatikan isu-isu ketenagakerjaan. Jangan hanya mendekati buruh saat kampanye, tetapi abai ketika sudah terpilih," Anto Budianto.

Rekomendasi Kebijakan, serikat pekerja memberikan beberapa rekomendasi strategis kepada pemerintah dan legislator untuk memperbaiki situasi ini, antara lain:
1. Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan: Meninjau kembali kebijakan yang dinilai merugikan buruh dan merevisi undang-undang ketenagakerjaan yang lebih melindungi hak-hak dasar pekerja.
2. Peningkatan Upah dan Jaminan Sosial: Mendorong kebijakan yang memastikan peningkatan upah minimum yang layak serta memperkuat jaminan sosial bagi pekerja.
3. Dialog Sosial yang Lebih Efektif: Menggalakkan dialog sosial yang inklusif antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha untuk mencari solusi bersama terhadap masalah ketenagakerjaan.

Tantangan dan Harapan
Serikat pekerja mengakui bahwa perjuangan untuk mendapatkan kebijakan yang lebih berpihak pada buruh tidaklah mudah. Namun, dengan kekuatan solidaritas dan dukungan dari masyarakat, harapan untuk terciptanya kebijakan yang lebih adil bagi buruh tetap ada.

"Kami tidak akan pernah berhenti berjuang. Hak-hak buruh adalah hak asasi manusia, dan kami akan terus mengupayakan agar suara buruh didengar dan diperhatikan oleh para pemangku kepentingan," pungkas Anto Budianto     

(Tim redtapakburuh) 



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya