Klarifikasi Kemacetan Tol Jakarta-Bandung Akibat Aksi Buruh: Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Direalisasikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat

-
Klarifikasi Kemacetan Tol Jakarta-Bandung Akibat Aksi Buruh: Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Direalisasikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat

Bandung, 23 September 2024 – Kemacetan panjang yang terjadi di Tol Jakarta-Bandung KM 96 pada hari ini disebabkan oleh aksi massa buruh yang menuntut kenaikan upah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keputusan Pj Gubernur Jawa Barat yang belum merealisasikan tuntutan kenaikan upah yang telah diajukan beberapa waktu lalu.
.            H. Errie Kosasih SA,S.H

Perwakilan buruh H.Errie Kosasih SA,S.H menyampaikan bahwa aksi ini merupakan reaksi atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja. Menurut mereka, meskipun pembahasan mengenai kenaikan upah sudah berlangsung beberapa bulan, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak pemerintah daerah mengenai implementasinya.

"Kami sudah berulang kali menyampaikan tuntutan, namun sampai saat ini belum ada langkah nyata yang diambil oleh Pj Gubernur. Aksi ini adalah upaya terakhir kami untuk didengar," ujar salah satu juru bicara serikat buruh. H Errie Kosasih SA.S.H

Pihak kepolisian telah melakukan pengalihan arus lalu lintas untuk mengurangi dampak kemacetan yang terjadi, namun antrean kendaraan tetap tidak dapat dihindari. Para pengguna jalan diimbau untuk mencari rute alternatif atau menunda perjalanan mereka sementara waktu.

Hingga berita ini diturunkan, aksi buruh masih berlangsung dengan damai, meskipun kemacetan di beberapa titik tol cukup parah. Pemerintah daerah diharapkan segera memberikan tanggapan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut.
*Red tapakburuh 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya