Ulasan tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

-
Anto Budianto,S.H Sekretaris Umum PC FSP KEP SPSI Karawang 

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan landasan penting dalam melindungi hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Hukum ini dirancang untuk memastikan keseimbangan antara hak pekerja, yang mencakup upah, jam kerja, perlindungan keselamatan, serta jaminan sosial, dengan kepentingan pengusaha dalam mengelola dan mengembangkan bisnisnya.

Salah satu undang-undang yang menjadi pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti hubungan kerja, syarat-syarat kerja, kesejahteraan pekerja, dan jaminan sosial. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2023 Menjadi Undangan -Undang atas perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang lebih dikenal dengan sebutan Omnibus Law. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan dalam beberapa aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 13/2003.
Perubahan yang dihadirkan oleh UU Cipta Kerja, terutama pada klaster ketenagakerjaan, menimbulkan berbagai reaksi. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa perubahan ini akan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, dengan harapan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, kalangan pekerja menilai beberapa ketentuan dalam UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak mereka. Salah satu contoh adalah fleksibilitas dalam pengaturan waktu kerja dan kemudahan bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia juga meliputi aspek penting lainnya, seperti jaminan sosial yang diatur melalui BPJS Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan.
Secara keseluruhan, hukum ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan dinamika ekonomi dan sosial. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu berkolaborasi dalam menjaga keseimbangan kepentingan, guna menciptakan iklim kerja yang adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kesimpulan: Hukum ketenagakerjaan di Indonesia merupakan elemen penting yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Meskipun terdapat tantangan dan kritik terhadap beberapa regulasi baru, upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan adil terus dilakukan. Dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan peraturan ketenagakerjaan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi kesejahteraan pekerja.
*Redtapakburuh 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya