Perlu Pembuktian Terbalik buat pelaku Korupsi

-
Perlu Pembuktian Terbalik buat pelaku Korupsi kajian singkat.
Oleh :
Muhendri Sihotang, S.H., M.H., M.A., M.Th., M.M.*
Pembuktian terbalik perlu buat pelaku Korupsi kenapa ? Selama ini sulit kita membongkar kasus korupsi secara maksimal misalnya jika terjadi Korupsi dilakukan oknum pejabat negara misalnya di proses dari segi hukum di tangani lembaga KPK dasar hukum untuk memeriksa yang bersangkuta tentu Undang- Undang atau Hukum Acara khusus urusan Korupsi bukan ?

Harta hasil Korupsi di sita misalnya sesuai dengan alat bukti dan barang buktinya tapi jika kita lihat orang atau pelaku korupsi tersebut harta cukup banyak kekayaan nya tidak sesusi dengan jabatan nya, ok ketika yang bersangkutan sebelum menjabat jabatan publik harus melaporkan kekayaan nya tapi tiba-tiba terjadi Korupsi harta luar biasa yang di dapat kan nya selama menjabat kedinasan ini harus patut di duga darimana harta oknum ini diperoleh baik dan bagus harus menggunakan " Pembuktian Terbalik " 
Biarkan tersangka yang harus membuktikan harta kekayaan nya darimana jika tidak bisa membuktikan itu dapat di jerat dengan mudah semua harta kekayaan nya dapat disita untuk negara karena sangat efektif sekali menurut saya karena uang tersebut bisa mensejahterakan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.

Terus supaya itu oknum pelaku korupsi supaya lebih jera lagi harus di miskinkan termasuk keluarga nya pencucian uang menurut penulis di samping di miskinkan tersangka atau terdaka sebagai hukuman pokok di berikan juga sanksi sosial artinya tersang atau terdakwa di pekerjakan menjadi dinas kebersihan di kantor mana dia Korupsi, si Kruptor itu ini baru cocok dan kami yakin dia bakal malu dan yang lain menjadi jera ini tidak paling 3 bulan  tersangka tersiksa habis naik kemeja hijau penampilannya cukup rapi pakai batik necis sekali dan ketawa-ketawa atau senyum-senyum menghanyutkan menyengsarakan masyarakat dan rakyat Indonesia dan terakhir hukum harus berat bila perlu hukuman berat hukuman mati tentu Undang-undang Krupsi di revisi kembali masukan hukuman mati dengan standar krupsi cukup besar semoga artikel singkat bermanfaat dan ucapan terimakasih pada media telah menaikan tulisan ini.

* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya