Apakah Indonesia Masih Pantas Menganut Sistem Demokrasi?

-

Apakah Indonesia Masih Pantas Menganut Sistem Demokrasi?

Anto Budianto,S.H Sekretaris PC FSP KEP SPSI Karawang

Karawang, 17 September 2024 – Pertanyaan mengenai relevansi sistem demokrasi di Indonesia terus menjadi perdebatan hangat di berbagai kalangan. Demokrasi, yang secara resmi dianut Indonesia sejak era Reformasi 1998, dipandang sebagai sistem politik yang memberi kebebasan kepada rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan, termasuk pemilihan umum, kebebasan berbicara, dan hak untuk berserikat.

Namun, seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan apakah demokrasi masih merupakan sistem yang ideal bagi Indonesia. Beberapa pihak merasa bahwa demokrasi telah mengalami penyimpangan, terutama dengan maraknya politik uang, korupsi, dan polarisasi politik yang makin tajam. Para kritikus menilai bahwa dalam beberapa dekade terakhir, demokrasi di Indonesia tampak lebih seperti formalitas, dengan elite politik yang seolah-olah berputar di lingkaran kekuasaan yang sama.

Di sisi lain, para pendukung demokrasi berpendapat bahwa meskipun demokrasi Indonesia masih jauh dari sempurna, itu tetap merupakan sistem terbaik yang bisa menjaga hak-hak masyarakat. Sistem demokrasi memberikan ruang bagi perbaikan, transparansi, dan akuntabilitas yang memungkinkan rakyat untuk terus menuntut perubahan yang lebih baik. Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, peningkatan partisipasi politik masyarakat, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya pemerintahan dianggap sebagai solusi dari masalah-masalah yang dihadapi.

Salah satu tantangan terbesar demokrasi di Indonesia adalah mempertahankan integritas sistem pemilihan umum, menjaga kebebasan pers, dan memastikan bahwa hak-hak sipil tetap dilindungi. Di tengah kekhawatiran akan melemahnya nilai-nilai demokrasi, langkah konkret untuk memperbaiki sistem yang ada menjadi semakin mendesak.

Jadi, apakah Indonesia masih pantas menganut sistem demokrasi? Jawabannya akan sangat bergantung pada upaya bersama untuk memperbaiki praktik demokrasi dan memperkuat partisipasi aktif masyarakat. Sistem demokrasi memiliki potensi besar, tetapi hanya akan berhasil jika didukung dengan komitmen serius dari seluruh elemen bangsa.

*Reporter: tapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya