Serikat Pekerja Berperan Kunci dalam Lanskap Politik

-

Karawang, 4 September 2024 Serikat pekerja dan serikat buruh di Indonesia semakin menunjukkan peran signifikan dalam dinamika politik nasional. Organisasi-organisasi ini tidak lagi hanya berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan, melainkan juga mulai terlibat aktif dalam berbagai diskusi dan pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kebijakan nasional.

Sekretaris PC FSP KEP SPSI KARAWANG (SP KEP SPSI) Anto Budianto , dalam sebuah wawancara baru-baru ini menegaskan pentingnya keterlibatan serikat pekerja dalam politik. "Kami menyadari bahwa untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara maksimal, kami harus terlibat dalam proses politik. Dengan berada di dalam arena politik, kami dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak merugikan buruh, tetapi justru meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Anto Budianto 

Dalam beberapa tahun terakhir, serikat pekerja telah membentuk partai yang dinamakan Partai Buruh  dimana untuk memastikan bahwa kepentingan buruh diperhitungkan dalam platform politik. Mereka juga aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap undang-undang yang dianggap merugikan pekerja, seperti revisi UU Cipta Kerja.

Namun, Dalam membentuk Partai  dalam politik bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak mengkritik bahwa hal ini dapat mengurangi fokus serikat pada advokasi hak-hak buruh, sementara yang lain khawatir bahwa serikat pekerja dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan tertentu.

Meski demikian, suara dari kalangan buruh semakin kuat dalam proses demokrasi di Indonesia. Pada Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2024, Partai Buruh sendiri sudah membentuk tim Koalisi yang dinamakan dengan GO Karawang 

"Dengan meng organisir buruh secara politik, kami dapat memastikan bahwa suara buruh didengar dan dipertimbangkan dalam setiap keputusan politik. Ini bukan hanya tentang memperjuangkan hak-hak buruh, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang lebih adil bagi seluruh pekerja Indonesia," tambah Anto Budianto ke tim media tapak buruh.

Seiring dengan meningkatnya keterlibatan serikat pekerja dalam politik, para pengamat memperkirakan bahwa peran mereka akan terus berkembang. Mereka melihat bahwa kehadiran serikat pekerja dalam arena politik dapat menjadi penyeimbang kekuatan yang penting, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

*Redtapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya