Hasil Aksi Unjuk Rasa 23 Pebruari 2024 Bandung Jawa Barat

-

Bandung Hari ini 23 September 2024, perwakilan serikat pekerja melakukan aksi dan berhasil diterima oleh Sekretaris Daerah (Setda), Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi (Kadisnakerprov), serta Direktur Intelijen Polda Jawa Barat (Dirintel Polda Jabar). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana diskusi yang produktif, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan penting.

Kesimpulan dari pertemuan tersebut:

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Setda, meminta waktu untuk melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Pejabat (PJ) Gubernur Jawa Barat terkait tuntutan serikat pekerja.
  2. Selama masa pembahasan, akan ada komunikasi aktif antara Pemprov Jawa Barat dengan perwakilan pimpinan serikat pekerja (SP) untuk memastikan jalannya diskusi berjalan dengan baik.
  3. Aksi yang direncanakan pada tanggal 24 dan 25 September dihentikan sementara, menunggu hasil dari pembahasan tersebut.
  4. Para pimpinan serikat pekerja sepakat untuk memberikan waktu hingga akhir September 2024 bagi Pemprov Jawa Barat guna merumuskan solusi yang diharapkan.
  5. Apabila hingga batas waktu tersebut tidak ada hasil yang memuaskan, serikat pekerja berencana akan melanjutkan langkah perjuangan dengan aksi berikutnya.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah berjuang bersama hari ini. Semoga langkah kita senantiasa diberkahi dan diberi kemudahan dalam setiap kesulitan.


"Sampai bertemu di perjuangan selanjutnya. Di setiap kesukaran pasti ada kemudahan. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita."

Ketua PD KEP Jabar
Agus Koswara

Redtapakburuh*


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya