Peran dan Fungsi Advokat di Organisasi Serikat Pekerja KEP SPSI

-

Peran dan Fungsi Advokat di Organisasi Serikat Pekerja KEP SPSI
Dalam Organisasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP SPSI). 

Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mempunyai 6 (enam) Agenda Penguatan Organisasi yaitu :
1. Penguatan SDM
2. Penguatan Advokasi 
3. Penguatan Keuangan Organisasi 
4. Penguatan Soliditas dan Solidaritas
5. Penguatan Administrasi 
6. Penguatan penguasaan TI & Propaganda Positif 
Dengan 4 (empat) haluan Organisasi
1. Membangun Kesetaraan 
2. Membangun Kemitraan 
3. Membangun Budaya Runding dengan itikad baik dan Produktif 
4. Membangun Taat Azas.

Advokat memegang peranan strategis dalam menjaga dan memperjuangkan hak-hak pekerja. Berikut adalah peran dan fungsi advokat dalam organisasi :
1. Pembela Hak-Hak Pekerja
Advokat di KEP SPSI bertugas untuk memberikan pendampingan hukum kepada anggota serikat pekerja, terutama dalam menghadapi sengketa ketenagakerjaan. Advokat membantu pekerja yang mengalami masalah seperti PHK sepihak, pelanggaran hak, dan diskriminasi di tempat kerja.

2. Mediasi dan Negosiasi
Salah satu fungsi utama advokat adalah menjadi mediator antara pekerja dan manajemen perusahaan. Mereka berperan dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang adil, baik dalam pengupahan, maupun kondisi kerja. Advokat memastikan agar semua kesepakatan yang tercapai sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan 

3. Perwakilan di Pengadilan
Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, advokat KEP SPSI bertindak sebagai perwakilan pekerja dalam proses hukum di Pengadilan Hubungan Industrial. Mereka memperjuangkan hak-hak pekerja dengan membawa bukti-bukti serta argumen hukum yang kuat untuk mendukung kasus yang dihadapi pekerja.

4. Konsultan Hukum Internal
Selain berperan dalam proses perselisihan, advokat juga berfungsi sebagai konsultan hukum bagi organisasi KEP SPSI. Mereka memberikan nasihat hukum terkait kebijakan, peraturan ketenagakerjaan, serta perjanjian kerja bersama (PKB). Ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil organisasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Pendidikan dan Penyuluhan Hukum
Advokat di KEP SPSI juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada anggota serikat. Mereka mengadakan pelatihan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban pekerja, serta bagaimana menghadapi masalah hukum di tempat kerja. Dengan demikian, anggota serikat dapat lebih memahami dan melindungi hak-hak mereka secara mandiri.
Dengan peran strategisnya ini, advokat di KEP SPSI menjadi pilar penting dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja serta menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.
*redtapakburuh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya