Peran Anggota Serikat Pekerja dalam Pemerintahan: Membangun Negara Melalui Kekuatan Kolektif

-
Peran Anggota Serikat Pekerja dalam Pemerintahan: Membangun Negara Melalui Kekuatan Kolektif.
Oleh. Anto Budianto,S.H (Sekretaris PC FSP KEP SPSI Karawang).
Karawang, 21 September 2024 Sebagai anggota serikat pekerja, kita memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Namun beberapa tahun belakangan ini, keterlibatan Buruh dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan yang berpihak kepada kaum pekerja.

Pemerintah, dalam menyusun undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kurang melibatkan perwakilan serikat pekerja sebagai mitra sosial. Serikat pekerja yang memiliki posisi strategis yang seharusnya sebagai jembatan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan negara. 

Kehadiran Buruh dalam berbagai forum tripartit—yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja—adalah bukti bahwa suara buruh sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kesejahteraan buruh.

Pengaruh di Bidang Kebijakan Ketenagakerjaan
Dalam beberapa tahun terakhir, serikat pekerja/serikat buruh terus berjuang dalam memainkan peran krusial dalam menentukan upah minimum, jaminan sosial tenaga kerja, hingga perbaikan kondisi kerja. Keterlibatan buruh dalam proses ini bukan hanya sekadar memberikan masukan, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan pekerja tetap menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan publik. Dengan terlibat aktif dalam dialog sosial dan memperkuat bargaining power, buruh mampu mendorong terciptanya regulasi yang lebih adil dan manusiawi bagi seluruh pekerja Indonesia.
Penguatan Representasi di Lembaga Legislatif dan Eksekutif.

Anggota serikat pekerja juga dapat mengambil langkah lebih lanjut dengan terjun ke dunia politik, baik sebagai wakil rakyat di parlemen maupun dalam posisi pemerintahan eksekutif. Kehadiran buruh di posisi-posisi strategis pemerintahan dapat memperkuat perjuangan buruh dari dalam sistem. Selain itu, kita bisa lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan memastikan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan.
Menegakkan Keadilan Sosial Bersama Pemerintah.

Tentu saja, kolaborasi antara serikat pekerja dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil. Melalui komunikasi yang intensif dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, kita bisa mendorong pemerintah untuk terus memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan mencegah adanya kebijakan yang merugikan hak-hak buruh.

Sebagai anggota serikat pekerja, kita berada pada posisi strategis untuk membentuk masa depan bangsa ini. Dengan terus memperkuat posisi kita di pemerintahan, kita mampu berkontribusi lebih besar dalam menciptakan kebijakan yang adil dan mensejahterakan seluruh pekerja Indonesia. Semangat solidaritas dan kerja keras kita adalah pondasi bagi kemajuan negara.

Kekuatan Kolektif Sebagai anggota serikat pekerja, kita memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Di era sekarang ini, keterlibatan kita dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus memberikan dampak signifikan terhadap pembuatan kebijakan yang berpihak kepada kaum pekerja.

Pemerintah, dalam menyusun undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, sering lupa untuk melibatkan perwakilan serikat pekerja sebagai mitra sosial. Padahal Serikat pekerja memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan negara. Kehadiran kita dalam berbagai forum tripartit—yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja—adalah bukti bahwa suara buruh didengar dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kesejahteraan buruh.
Pengaruh di Bidang Kebijakan Ketenagakerjaan.
*Redtapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya