KBPP Menggelar Rapat Teknis Lapangan Aksi Unjuk Rasa yang akan di gelar tgl 23 September 2024

-
Karawang, 21 September 2024 – Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang  (KBPP) menggelar rapat teknis lapangan menjelang aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada tanggal 23 September 2024 di Gedung Sate, Bandung. Aksi ini bertujuan untuk menuntut Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Barat agar segera menerbitkan kebijakan tentang upah minimum bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, sesuai dengan rekomendasi kabupaten/kota.
Rapat teknis tersebut dipimpin oleh koordinator KBPP Karawang Bung Dion Untung Wijaya,S.H dan dihadiri oleh Satgas dan Pimpinan Federasi serikat pekerja yang tergabung di KBPP. Fokus utama rapat ini adalah membahas persiapan Rute, pengaturan massa aksi, serta koordinasi keamanan untuk memastikan aksi berlangsung damai dan tertib. Selain itu, dibahas juga tentang strategi penyampaian tuntutan secara efektif di depan Gedung Sate.
Peserta aksi dari Karawang diperkirakan akan bergabung dengan ribuan buruh dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat, semuanya bersatu untuk memperjuangkan peningkatan upah minimum bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun. Tuntutan ini didasari oleh rekomendasi kabupaten/kota yang melihat perlunya penyesuaian upah agar lebih proporsional dengan kebutuhan hidup dan inflasi yang terus meningkat.
Pihak KBPP Karawang berharap bahwa melalui aksi ini, pemerintah provinsi, khususnya PJ Gubernur, akan segera merespons dengan kebijakan yang konkret dan adil bagi seluruh pekerja di Jawa Barat. Mereka menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perjuangan bersama dalam mencapai kesejahteraan bagi para pekerja.

Unjuk rasa yang akan digelar di Gedung Sate ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan buruh, serta mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
*Redtapakburuh*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya