PRESS RELEASE GABUNGAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH JAWA BARAT

-
PRESS RELEASE
GABUNGAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH JAWA BARAT
Bandung Jawa Barat 22/09/2024, Bahwa upah merupakan hak yang pundamental bagi pekerja/buruh, perjuangan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih untuk Tahun 2024 sampai saat ini belum ditetapkan oleh PJ Gubernur Jawa Barat sehingga untuk tahun 2024 ini banyak pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun lebih,belum 
mendapatkan kenaikkan upah padahal kebijakan Penetapan Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih sudah berjalan selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 2022 dan tahun 2023.Bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai 4.95 persen (y-o-y) dan inflasi 2,78 persen (y-o-y) sedangkan kenaikkan upah minimum UMK Tahun 2024 hanya 
berkisar 1 persen bahkan ada yang naik hanya 11 ribu s/d 13 ribu dalam satu bulan, hal ini tidak mengambarkan keadilan bagi kaum buruh, dan merupakan salah satu 
dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2023 yang sangat merugikan kaum buruh.
Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) merupakan jaring pengaman (safety net) hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) Tahun, sedangkan untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, upahnya harus di atas upah minimum yang diatur dalam struktur skala upah, namun aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini, Pemerintah Daerah Jawa Barat tidak berdaya dan tidak menindak perusahaan yang tidak melaksanakan struktur 
dan skala upah tersebut. Maka Gubernur Jawa Barat pada tahun 2022 dan 2023 mengeluarkan Keputusan Gubernur (KEPGUB) mengenai Penyesuaian Kenaikkan Upah Bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih sebagai 
pedomanan pengusaha dan pekerja untuk melakukan negosiasi/perundingan upah 
di perusahaan masing-masing.
Bahwa APINDO Jawa Barat telah mengajukan pengujian terhadap KEPGUB tersebut dengan mengajukan gugatan ke PTUN Bandung PUTUSAN NOMOR Bandung Nomor 
22/G/2023/PTUN-BDG tertanggal 31 Juli 2023, melakukan Banding ke PTTUN Jakarta PUTUSAN NOMOR 266/B/2023/PT.TUN.JKT tertanggal 18 Desember 2023 dan bahkan 
melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI PUTUSAN NOMOR 188K/TUN/2024 tertanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya gugatan APINDO JAWA BARAT tersebut 
di Tolak dan putusan mengenai perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Bahwa jelas dalam pertimbangan Mahakamah Agung RI dalam putusannya pada pokoknya menyatakan KEPGUB tersebut sebagai pedoman untuk melakukan 
perundingan, dan merupakan kewenangan GUBERNUR untuk menetapkan KEPGUB tersebut dan KEPGUB tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian GUBERNUR JAWA BARAT tidak melanggar UU untuk menerbitkan KEPGUB tersebut untuk Tahun 2024 didasarkan pada 
pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI.Bahwa dengan berbagai upaya Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat
sudah meyakinkan dan mengajukan permohonan kepada Pj. Gubernur Jawa Barat untuk menerbitkan kembali kebijakan tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh yang masa kerjanya sudah 1 (satu) tahun atau lebih untuk tahun 2024, namun nampaknya Pj. Gubernur Jawa Barat tidak mempedulikan kondisi ekonomi buruh yang semakin merosot dan tidak menghiraukan tuntutan para pekerja/buruh Jawa Barat, sehingga Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat yang terdiri dari 
24 Serikat Pekerja/Serikat Buruh tingkat Provinsi Jawa Barat terpaksa melakukan AKSI UNJUK RASA secara besar-besaran di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rumah Dinas 
Gubernur dan Kantor Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23, 24 dan 25 September 2024 sebagai bentuk protes terhadap Pj. Gubernur Jawa Barat yang tidak peduli terhadap kelangsungan ekonomi pekerja/buruh dan kami anggap tidak cakap menjadi kepala Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai basis industri terbesar 
dikawasan Asia Tenggara. Adapun tuntutan aksi unjuk rasa Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat adalah untuk mendesak Pj. Gubernur Jawa Barat 
agar menerbitkan Surat Keputusan tentang Penyesuaian Upah Bagi Pekerja/Buruh yang masa kerjanya sudah 1 (satu) tahun atau lebih untuk tahun 2024.

Selain tuntan tentang penetapan upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat pada aksi ini juga MENOLAK Iuran Dana Pensiun tambahan dan MENOLAK PP 51 Tahun 2023 
Sebagai Landasan Untuk Menentukan Upah Minimum Tahun 2025.
Demikian press release ini kami sampaikan.Terimakasih

PIMPINAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH PROVINSI JAWA BARAT 
KETUA DPD K-SPSI PROVINSI JAWA BARAT Roy Jinto Ferianto,S.H

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya