Menyoal Jabatan Fungsional (Jafung) dan Sertifikasi Dosen untuk Dosen ASN dan Swasta / PTN/ PTS.

-
Kajian Singkat : Asistant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. *
JABATAN FUNGSIONAL (JAFUNG)
DOSEN TETAP (DT) untuk PTS khusus perlu perhatian khusus banyak masalah kerja Dosen secara Administrasi kadang Dosen cukup sibuk dan rumitnya masalah ini, secara pendidikan dosen begitu dia melamar ingin jadi dosen pertama Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap (Dosen luar biasa), untuk Dosen Tetap ingin jadi Dosen Yayasan keluarlah (NIK) sedangkan Dosen Negara di beri Nomor Induk Dosen Negara ,(NIDN) dengan pendidikan formal S2 dapat KUM 150 kridit sedangkan untuk tingkat Doktor (S3) dapat KUM langsung 200 kridit berjalannya waktu Dosen tersebut mengabdi dan mengembangkan dirinya atau ber karier sebagai dosen karier dengan jabatan fungsional.(Jafung) yaitu :
1. Asisten Ahli/AA;
2.Lektor;
3.Lektor Kepala (LK) dan;
4. Guru Besar (GB)/ Profesor.
Dosen itu di hadapkan dengan aturan-aturan adninistrasi dosen terhadap dosen yang cerdas dan rajin karier Jafung nya cepat naik atau meroket  dari Asisten Ahli s/d Guru Besar.

Seorang Dosen juga di haruskan rajin membuat Beban Kinerja Dosen (BKD) dan membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebelum Dosen itu mengajar dll nya.

Terhadap Dosen yang pendidikan nya S2 tingkat Magister dapat KUM 150 kridit otomatis tingkat S3 Doktor dapat KUM 200 kridit.

Untuk mendapatkan ini harus dengan perjuangan seorang Dosen harus memahami Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu ; Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat terhadap pendidikan dosen harus mengajar minimal 12 SKS, dan bimbingan skripsi, Tesis dan Desertasi tergantung dosen mengajar pada S1, S2 dan S3. Tingkat keilmuan formal pendidikan nya S2 dan S3 tingkat Magister dan Guru Besar ; Profesor. Penelitian jurnal karya ilmiah, menulis buku,dll sedangkan Pengabdian pada masyarakat penyuluhan  dan juga kegiatan-kegiatan sosial dll satu kesatuan yang tidak saling ketergantungan, jika itu dosen malas bertahun-tahun sulit untuk naik Jabatan Fungsional nya perlu perhatian Dekan dan Direktur Paska Sarjana dan pihak terkait pada PTN dan PTS tersebut untuk mendukung kinerja Dosen tersebut.

Syarat untuk dapat Lektor Kepala (LK) harus punya pendidikan atau gelar Doktor jika tidak tidak bisa Lektor Kepala dan kelak bisa melangkah ke jenjang yang lebih tinggi Guru Besar (Profesor) perlu di ketahui bahwa Profesor itu di golongkan menjadi 2 (dua) Profesor Akademisi (PA) dan Profesor Kehormatan (PK) / Honoris Causa (HC)tentu tidak seberat beban atau syarat seperti Profesor Akademis alias rumit Profesor Kehormatan dapat di berikan kepada orang yang telah berjasa pada dunia pendidikan termasuk bejasa bidang Organisasi punya kelebihan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara layak dapat Profesor Kehormatan dia tetap punya kewajiban mengajar jika tidak dapat di cabut ada tenggang waktunya bahkan Gelar Profesor Kehormatan untuk menguji Desertasi pun bisa dilibatkan.

SERTIFIKASI DOSEN ( SERDOS ).
Masalah ini juga harus di perhatikan bagaimana cara agar Dosen Tetap tersebut baik yang ada pada PTN/PTS harus di urus secara profesional khusus bidang harus di persiapkan berbagai syarat-syarat seperti Ijasah, data-data penunjang seperti serifikat dan keahlian lain yang dimiliki sang dosen tersebut.

Untuk sertifikasi jika dosen lulus dapat tunjangan dati Pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan atau jabatan fungsional nya yang di terima dosen 3 bulan sekali jika tidak di urus secara serius sang dosen yang merugi  PTN atau PTS yang sehat akan memperhatikan nasib para Dosen nya kecuali PTS khusus yang kurang sehat terkesan Dosen di biarkan begitu saja lewat kemakan waktu apa lagi dalan Fakuktas tersebu ada persaingan yang tidak sehat yang bermuatan politis yang merugi adalah Dosen itu sendiri apalagi pengabdian bertahun-tahun ini juga bisa di katakan ' pelanggaran berat atau Kejahatan dalam dunia pendidikan kita.

Terhadap pemegang keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi khusus Swasta perlu perhatian pengawasan yang cukup ketat demi masa depan sang Dosen untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan konstitusi ; UUD 1945 dan perlu juga di tinjau ulang kebijakan kementerian dan Kopertais agar dapat disederhanakan perihal Jabatan Fungsional (Jafung) dan Sertifikasi Dosen (Serdos) ini.

Demikian tulisan artikel singkat ini semoga ada manfaatnya .

*Akademisi Senior, Praktisi Hukum Advokat Wasekjen DPN Peradi Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan dan Dosen Terbang PKPA Peradi Pusat sudah mengajar di 46 PTN/PTS dan sejak 2007 s/d sekarang  Guru SLTP/SLTA (1986 sd 2002) Dosen Tetap FHS Unma Banten (2003 s/d sekarang).

(*Timmediatapakburuh)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya