Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dinilai Tidak Serius Tangani Muara Tanjung Pakis

-
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Dinilai Tidak Serius Tangani Muara Tanjung Pakis
Karawang, 15 September 2024 – Masyarakat sekitar Muara Tanjung Pakis semakin merasa kecewa dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, yang dianggap tidak serius menangani permasalahan lingkungan di kawasan tersebut. Muara Tanjung Pakis, yang seharusnya menjadi salah satu kawasan potensial untuk pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata, justru mengalami kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat Pengerukan Muara yang tidak Tuntas.

Warga setempat mengeluhkan minimnya tindakan nyata dari pihak pemerintah meskipun telah berulang kali melaporkan kondisi yang memburuk. Salah satu warga, Nana (45), menuturkan bahwa kondisi muara sudah dangkal yang biasanya Nelayan untuk mencari ikan tanpa menunggu air pasang barang tentu kalau menunggu hasil tangkapan terus menurun tidak seimbangnya dengan bahan-bahan dan solar tidak seimbang Tuturnya ditambah pencaharian nelayan semakin sulit.

"Kami sudah berkali-kali mengajukan keluhan, tetapi tanggapan pemerintah daerah sangat lambat. Tidak ada penanganan serius untuk mengatasi masalah ini," ujar Nana. Ia juga menambahkan bahwa jika tidak ada langkah cepat yang diambil, bukan hanya muara semakin dangkal, tapi mata pencaharian masyarakat juga akan terancam.
Laporan dari beberapa Nelayan juga menyebutkan bahwa sedimentasi di muara semakin parah akibat pembiaran dan kurangnya program pencegahan yang jelas dari pihak terkait. Mereka menuntut agar pemerintah segera bertindak, terutama dengan menerapkan kebijakan yang lebih tegas untuk  melakukan pengerukan di daerah yang mengalami pendangkalan.

Di sisi lain, Parahnya Pukat harimau yang sering beroperasi di sekitar Muara yang sering menggerus jaring-jaring Nelayan yang sampai saat ini belum ada penyelesaian nya.

Kepada Pemerintah Kabupaten Karawang Kami berharap untuk Turun langsung Kedaerah Muara Pakis agar bisa melihat langsung kehidupan sehari-hari kami tuturnya 

Warga Nelayan sering mengadukan terkait masalah tersebut Namun, pernyataan ini dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat yang merasa bahwa hanya janji tanpa tindakan nyata di lapangan. Warga berharap agar pemerintah lebih responsif dan serius dalam menangani permasalahan ini demi keberlanjutan Nelayan serta kesejahteraan masyarakat sekitar.
Dengan kondisi yang terus memburuk, masyarakat Muara Tanjung Pakis 

Penulis: Redaksi tapakburuh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya