ORGANISASI ADVOKAT (OA) SULIT DIPERSATUKAN JIKA TIDAK ADA POLITICAL WILL DARI STAKEHOLDER

-
" ORGANISASI ADVOKAT ( OA) SULIT DIPERSATUKAN JIKA TIDAK ADA POLITICIL WILL DARI STAKEHOLDER "

Oleh : Ustadz Asistant Profesor, Adv.Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. *
Saya kembali menulis utuk kesekian kalinya agar Organisasi Advokat (OA) itu kembali ke jalan yang benar, kita warga hukum setiap berbicara di dasari oleh hukum bukan asal bicara atau asal bunyi, berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bentuk OA hanya ada satu yang di amanatkan waktu atas inisiatif 8 (delapan) OA yaitu : IKADIN, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI lahir 21 Desember 2004, sepakat mendirikan yang nama Perhimpunan Advokat Indonesia di singkat (PERADI) mestinya menurut bahasa Indonesia yang benar dalam singkatan PERADIN untuk membedakan dengan OA yang pertama itu biarlah berjalannya waktu.

Solid 10 tahun itu PERADI di bawa Ketua Umum DPN PERADI Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. terjadi kericuhan pada Munas Peradi ke ll di Makassar, di lanjutkan di Pekan Baru (Riau), terpilih rekan Fauzie Yusuf Hasibuan generasi ke 3 (ketiga) terjadi perpecah di kapal PERADI FYH, JG.LMPP sampai dengan sekarang.

Sulit untuk di satukan dan berkembang biak banyak menggunakan nama-nama PERADI itu sendiri, saking cantik nya PERADI kita ibaratkan seorang gadis yang cantik jelita sekarang telah berumur 20 tahun wah...wah... semakin cantik lagi ibaratkan usia gadis yang mulai dewasa.

Entah angin dari mana terbit Surat 073 Tahun 2015 itu, beberapa alasan yang mendasari antara lain akan mengambil Sumpah Calon Advokat dari organisasi manapun juga ngeri kali benar, tidak benar pengelolaan nya seperti merekrut Calon Advokat jadilah itu barang, tinggal beli Toga Advokat di pasar senen di lantik dan diambil Sumpah nya oleh Pengadilan Tinggi setempat.

Bila kita cermati Surat Ketua MARI 073 Tahun 2015,  yang bukan Surat Edaran sangat bertentangan dengan Sistem Hukum Ketatanegaraan melawan dan melecehkan Undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu, menurut azas-azas perundang-undangan peraturan yang lebih rendah harus tunduk kepada yang lebih tinggi terhadap mana dalam UU advokat Nomor 18 Tahun 2003 itu ada 8 kewenangan di berikan kepada Peradi satu-satunya bentuk "Single Bar" bukan seperti sekarang menjamur nya OA secara de Facto "Multi Bar" yang di paksakan ini tidak dapat di benarkan jelas pelanggaran berat bahkan Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. sering menjelaskan pada publik bukan berarti kita ngotot Single Bar tapi itu aturan, Apa yang ada dalam Surat Ketua MARI 073 Tahun 2015 itu sambil menunggu RUU Advokat kapan itu terbit nya kawan? Sudah 14 tahun penyakit ini menggerogoti OA khusus PERADI satu-satu Wadah Tunggal yang di akui oleh IBA.

Solusi PERADI harus bersatu dulu nampaknya sulit entahlah kita tahun 2025 mau Munas PERADI apakah PERADI dapat bersatu entahlah ?

Lantas sesuai dengan judul diatas berharap setelah  tanggal 20 Oktober 2024, Presiden baru dengan Menteri Kehakiman HAM RI suasana baru perlu membangun POLITICAL Will Stakeholder Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan OA bisa didudukan dalam satu meja bundar untuk mencari solusinya apakah tetap dengan. Single Bar atau Multi Bar di munculkan tapi ideal nya rata - rata OA di dunia manapun bentuk OA adalah Single Bar kita tunggu saja seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semua lancar, lincir dan luncur terimakasi pada media Tapak Buruh ini atas di muatnya artikel singkat ini.

* Wakil Sekretaris Jenderal DPN PERADI Bid.Kajian dan Hukum Perundang-Undangan, Wakil.Ketua Umum DPP IKADIN Bid.Sosial &.Masyarakat, Anggota Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Dosen Tetap FHS Unma Banten, Dosen Terbang PKPA PERADI sejak zaman IKADIN sd PERADI (2007 sd sekarang).
*Redtapakburuh

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya