Organisasi Advokat Wajib membela Gurina Salim Rambe di Tahan di Polres Labuan Batu, Sumatera Utara.

-
Organisasi Advokat Wajib membela Gurina Salim Rambe di Tahan di Polres Labuan Batu, Sumatera Utara.
Tapakburuh Online, Bermula dari Viral kasus ini apa yang menyebabkan Gustina Salim Rambe ?
Dikarenakan menolak pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di tengah Pemukiman Warga perlu di telusuri kasus ini, Organisasi Advokat seperti PERADI tentu ada DPC PERADI di Labuan Untuk membantu, nanti kita kontak agar masalah ini di beri pendampingan yang menjadi haknya jelas Asisstant Profesor, Advokat Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H. yang juga petinggi OA Peradi menjabat Wakil Sekretaris Jederal Bid.Perundang-Undangan DPN Peradi dan juga Wakil Ketua Umum DPP IKADIN berbagai jabatan di pegang untuk semata banyak berbuat bagi masyarakata menurut ajaran Agama Islam yang saya anut tutur nya" sebaik-baik umat adalah bermanfaat bagi orang banyak di sela-sela kesibukan nya sebagai Advokat senior dan Akademisi senior.

PERADI sebagai organ negara, punya kepedulian pada penegakan hukum apalagi pada kasus-kasus mengorbankan masyarakata kecil aktivis  lingkungan hidup seperti ini harus peka kita punya perwakilan Cabang di daerah seperti ; DPC PERADI Labuan Batu, Sumut  dan kita juga punya Pusat Bantuan Hukum (PBH) untuk melayani perkara- perkara Porodewo khusus masyarakat tidak mampu, minta kepada Penegak Hukum Polres Labuan Batu tetap menjalankan hukum dengan semestinya kata Bung Hersit, yang juga Dosen Terbang Pendidiksn Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang sudah keliling republik ini tenaga pengajar dalam rangka mencerdaskan bangsa ini.

Ada apa Gustina Salim Rambe Aktifis Lingkungan Hidup DITAHAN ? 

Ini yang harus di telusuri segera ? Ada apa apakah beliau menolak pembangunan pabrik kelapa sawit di tengah pemukiman semua ada aturan nya, kita harus taat azas dan taat hukum meskipun apa perizinan (legal) harus perlu di kaji ulang secara seksama kata pakar hukum pidana dari FH D Universitas Mathla'ul Anwar Banten ini yang juga pengamat lingkungan alumnus pelatihan hukum lingkungan Universitas Indonesia ini, semua perlu di kaji ulang apapun ceritanya pembangunan kita tetap dukung sepanjang tidak merugikan ada dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar untung dan rugi nya.

Untuk itu perlu dan wajib di dampingi agar terang benderang ini kasus, tetap dalam kridor hukum agar kasus di tahan aktifis lingkungan ini segera mendapatkan keadilan di negara hukum tercinta ini.

Demikian wawancara media Tapak Buru lewat telp seluler nya.

*Redtapakburuh 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya