6 (Enam) Sidang terpidana kasus Vina Cirebon tempuh upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) hari ini Sidang Perdana 4 September 2024 atas putusan PN Cirebon 2017.

-
Enam Sidang terpidana kasus Vina Cirebon tempuh upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) hari ini Sidang Perdana 4 September 2024 atas putusan PN Cirebon 2017.

Oleh : Asisstant Profesor, Mohammad Mara Muda Herman Sitompul, S.H., M.H.*
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) di ajukan melalui PN Cirebon itu di benarkan oleh hukum Acara sepanjang ada bukti-bukti baru, bisa juga kekeliruan hakim menjatuhkan hukuman.

Pada kesempatan ini di dampingi 115 Advokat dari.Perhimpunan Advokat Indonesia  (PERADI), kasus ini apakah Sidang nya tertutup menurut salah satu Kuasa Hukum Ruly Panggabean, S.H., M.H. minta sidang ini digelar secara terbuka biar publik tau seperti apa Sidang ini ? Masyarakat juga perlu tau mencakup 6 terpidana dengan vonis hukuman seumur hidup rasa tidak adil dan patut di duga sebagaimana pendapat Guru Besar Unsoed Purwokerto  Hibnu Nugroho secara panjang lebar menjelaskan  pada media 

Tim Kuasa Hukum dari PERADI pimpinan Prof.Dr.Otto Hasibuan, S.H., M.M. bukan sekedar PK di ajukan tetapi berdasar yang kuat kami punya bukti-bukti yang kami buktikan nanti dalam persidangan ini.

Sebagaimans di atur dalam hukum acara Pasal 184 KUHAP ada alat bukti ; bukti saksi-saksi, buktu surat atau tulisan, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. Akan di uji dalam persidangan ini seperti Kuasa Hukum sudah menyiapkan ahli berbagai tenaga akademis pakar pidana semoga kasus ini terang benderang apakah kasus mati nya korban Vina Eky benar-benar karena kecelakaan atau di bunuh yang patut di duga bukan pelaku nya yang 6 orang ini.

Ini memerlukan pekerjaan serius aneh bin ajab pelaku di hukum bukan yang sebenar nya (patut diduga) lebih baik kita melepasksn 1000 orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah dan harus sadar perbuatan kasus pembunuhan ini akan di pertanggung jawabkan di hadapan Tuhan nanti mungkin kasus di gelar berkat Tuhan campur tangan disini.

Mari kita pantau kasus ini semoga Majelis Hakim tetap " Istoqomah ' benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan seraya kita berdoa kepada Tuhan kasus terungkap siapa yang benar dan yang salah dan berharap Peninjauan Kembali di kabulkan tidak terlalu lama lagi 6 orang Terpidana dapat di bebas murni Aamiin Yarobil Alamin secara tegas penulis mengirimkan narasi ini kepada redaksi Tapak Buruh.

* Akademisi senior pengajar hukum pidana dan hukum acara pidana dan pengajar PKPA Peradi yang juga Wasekjen DPN Peradi Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan  dan Waketum DPP IKadin Bid.Sosial & Masyarakat.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum

-
Gambar
Diduga Ilegal Akses Akun BPJS Kesehatan, Klien Advokat Bung Hersit Tempuh Jalur Hukum Manokwari — Media ini menghubungi Bung Hersit, Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi Bidang Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, terkait dugaan tindak pidana ilegal akses dan pencemaran nama baik yang dialami kliennya. Bung Hersit menjelaskan bahwa kliennya merasa dirugikan secara serius, baik materiil maupun immateriil , akibat peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana akses ilegal terhadap akun JKN BPJS Kesehatan milik korban. Peristiwa tersebut bermula pada 14 November 2025 sekitar pukul 11.00 WIT , bertempat di Ruangan Kepala Sekolah SMA Advent Manokwari . Saat itu, saksi mengetahui adanya dugaan akses ilegal terhadap akun BPJS Kesehatan atas nama Shania Miami Inzarni Saidui (SMIS) . Dugaan tersebut muncul setelah pihak tertentu memperlihatkan sejumlah print out data rekam medis dan data pribadi yang berasal dari aplikasi JKN BPJS Kesehatan. “Data tersebut diperlihatkan...
Baca selengkapnya

RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KRUPTOR !!!

-
Gambar
Dalam situasi negara tidak baik-baik saja negara kita akhir-akhir ini banysk nya Demo dan Penjarahan khusus buat para oknum DPR RI dan Pemerintah yang mereka anggap bersuara yang menyakitkan rakyat di negeri sekitar 12 tuntutan rakyat antara lain dan sangat urgen yang segera mungkin terbitkan dan sahkan RUU Perampasan Aset dan hukuman mati bagi kruptor segera di eksekusi oleh negara dalam hal lembaga tinggi negara, kalangan eksekutif dan legislatif yang punya kewenangan kata petinggi DPN PERADI Wakil Sekretaris Jenderal Bid.Kajian Hukum & Perundang-Undangan diminta pendapatnya seputar judul topik diatas dengan lantang beliau bicara dan keras demi kepentingan negara dan bangsa, terlalu naip rasanya jika kedua hal tersebut tidak di terbitkan segera jika bangsa mau di selamatkan dari tangan-tangan kotor para koruptor yang membuat rakyat tetap miskin dan hidup selalu berkekurangan alias jauh dari sejahtera, dan makmur. Sementara pajak dimana di naikan yang dapat mencekik. ...
Baca selengkapnya

Para Kabinet yang tidak bisa kerja lebih baik di Resafle saja ?

-
Gambar
Penulis Artikel singkat : Bung MMMHS/ Hersit. Mengamati kinerja sekian bulan kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo Subianto, berbagai kalangan ; pengamat berbendapat sah-sah saja di era reformasi ini, dalam bernegara ; pemerintahan tentu ada pengawasan dari dalam dan luar pemerintahan. Pengawasan dari luar Pemerintahan.Sebagai warga spil sebut saja para Akademisi Hukum, Politik dan Praktisi Hukum ; Advokat senior seperti saya penulis aktif di dunia hukum khusus di dunia Advokat dan Akademisi banyak menulis Artikel singkat ; sifat mengkritisi penguasa tentu sifat kontruktif berpendapat para kabinet yang tidak maksimal kerjanya sudah di gaji lengkap dengan fasilitas negara, nyata kerja kurang berprestasi menurut saya kepada Bapak Presiden tidak salah untuk merashafel mereka, apalagi ada kasus-kasus hukum seputar mereka layak dari pada beban negara banyak anggaran di keluarkan, apalagi kabinet merah putih cukup gemuk sekali demi perbaikan ysng lebih baik kedepan tentu ...
Baca selengkapnya